Terkait Pengalih Pungsian Lahan Pertanian Perumahan Villa Loly, BPI KPNPA Siapkan Gugatan Hukum

  • Whatsapp

BATU BARA | kliksumut.com Diduga bertentangan dengan UU, BPI KPNPA RI, tengah siapkan gugatan hukum engalihan persawahan menjadi permukiman Villa Loly di Desa Titi Payung, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara. Hal tersebut disampaikan Derektur Investigasi dan Intelijen Sari Darma Sembering SE, usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi I dan Intansi terkait dugaan pelanggaran Alih Pungsi Lahan Pertanian menjadi perumahan.Senin (11/10/2021).

Dijelaskan Sari Darma Sembiring SE mengatakan, JPS tidak bisa dijadikan acuan yang menjadi kepastian hukum untuk menentukan wilayah, bisa saja terjadi erorr, sebab dirinya menggunakan JPS saja bisa kesasar.,

Di sebutnya juga selama ini tidak pernah pemberitahuan mana lahan pertanian dan bukan pertanian, Kordinat dari pihak tata ruang dalam hal ini PUPR.

Untuk itu menindak lanjuti temuan tersebut, BPI akan mempersiapkan upaya Hukum baik secara perdata atau pun pidana dugaan pelanggaran perlindungan pertanian berdasarkan Undang undang.

Di jelaskan pria yang akrab disapa Angling Darma, berdasarkan Undang Undang No. 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, areal pertanian harus dilindungi oleh negara.

“Pada pasal 18 disebutkan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan dengan penetapan yaitu; a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam dan di luar Kawasan,” urai Angling Darma.

Berdasarkan ketentuan tersebut dikatakan Angling Darma, lahan pertanian basah yang dijadikan lokasi perumahan villa Loly harus dilindungi pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Batu Bara.

Mengenai dasar persetujuan pembangunan perumahan yang disebutkan Kabid Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Batu Bara Yasser adalah lahan tersebut masuk dalam kawasan permukiman dinilai Angling Darma sangat keliru.

“Terlebih dalam RDP, Sekretaris Dinas Tanaman Pangan membenarkan lahan tersebut merupakan lahan pertanian. Disebutkan Sekretaris pihaknya telah berdiskusi dengan Dinas PUPR Batu Bara namun karena berdasarkan Tata Ruang merupakan kawasan permukiman sehingga Dinas Tanaman Pangan menyebutkan terpaksa menyetujuinya,” sebut Angling Darma lagi.

Angling Darma menyayangkan sikap Dinas Tanaman Pangan yang dinilai tidak mengindahkan Pasal 18 UU No. 41 Tahun 2009.

“Padahal sudah jelas disebutkan bahwa lahan pertanian baik di luar maupun didalam kawasan harus dilindungi,” ketus Angling Darma.

Sementara Darman Kabid Investigasi menyebut, notabenenya Pemerintah maupun pengembang properti harus melakukan kajian dan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta menjaga keseimbangan aspek ekonomi, sosial masyarakat, dan ekologis dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

“Apa bila pemanfaatan lahan melampaui daya dukungnya, maka alam bukan lagi menjadi sumber daya, melainkan bencana,” ungkap Darman. (Eka).

Pos terkait