Temui Menko Airlangga, Wagub Sumut Perjuangkan DBH Sawit

Temui Menko Airlangga, Wagub Sumut Perjuangkan DBH Sawit
Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Musa Rajekshah menemui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomiaan Republik Indonesia Jalan Lapangan Benteng Timur Jakarta Pusat, Kamis (6/1).
banner 468x60

JAKARTA | kliksumut.com Temui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto, Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Musa Rajekshah mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.

Usulan ini, disampaikan Ijeck sapaan akrab Musa Rajekshah agar Sumut dapat memperoleh Dana Bagi Hasil (DBH) sawit dari pemerintah pusat. “Dalam pertemuan itu, saya sampaikan terkait perkembangan industri kelapa sawit yang masih menjadi penopang utama perekonomian Sumut sembari memohon usulan revisi Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004,” ujar Ijeck, Sabtu (8/1/2022).

BACA JUGA: Wagubsu dan Wali Kota Medan Salat Subuh Berjamaah di Masjid Al Hikmah

Bacaan Lainnya
banner 300x250

Dijelaskan Ijeck, pihaknya saat menemui Menteri Airlangga di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomiaan Republik Indonesia Jalan Lapangan Benteng Timur Jakarta Pusat, Kamis (6/1/2022) lalu, menjelaskan bila selama ini pemerintah daerah dalam sektor sawit mendapatkan tekanan, baik itu dari aspek lingkungan, sosial hingga ekonomi. Contohnya kerusakan infrastruktur jalan akibat pengangkutan CPO dan lainnya, dan tentu butuh biaya dalam penanggulangannya.

“Jika usulan revisi ini diterima maka akan berdampak bagi penerimaan daerah dan tentunya akan menunjang pembangunan infrastruktur dan berujung pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan,” katanya.

BACA JUGA: Penyebaran Covid-19 di Sumut Turun, Wagubsu Minta Masyarakat Jangan Lalai dan Teledor Patuhi Prokes

Untuk itu, kata Ijeck, pihaknya memohon dan berharap agar usulan revisi undang-undang tersebut bisa diterima pemerintah pusat melalui Menko Perekonomian Airlangga. “Semoga berhasil dalam perjuangan perubahan undang-undang ini,” katanya. (wl)

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60