KLIKSUMUT.COM | MEDAN ~ Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sumut terus menekan angka pengangguran dengan membuka peluang magang kerja, baik di dalam negeri maupun internasional ke Jepang.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan Sumut, Yuliani Siregar, menjelaskan, Pemprov membuka program magang nasional dan internasional untuk menekan pengangguran. “Program magang ada yang di dalam negeri dan ada yang magang ke luar negeri yakni ke Jepang. Kesempatan ini kita buka untuk mengurangi angka pengangguran di Sumatera Utara,” ujarnya, Kamis (19/2/2026).
Program magang nasional yang menjadi salah satu agenda Presiden RI Prabowo Subianto telah dimulai sejak 2025. Hingga kini, 2.800 tenaga kerja Sumut telah terserap di berbagai perusahaan dan rumah sakit. Pencari kerja mendaftar melalui aplikasi Kementerian Ketenagakerjaan di maganghub.kemenaker.go.id. Setelah proses seleksi, peserta yang lolos akan ditempatkan di perusahaan yang terdaftar di Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) selama enam bulan dengan seluruh biaya ditanggung negara.
“Yang lolos akan bekerja di perusahaan yang sudah ditentukan selama 6 bulan, dan seluruh biaya magang ditanggung oleh negara. Setelah itu kita berharap dia bisa tetap melanjutkan bekerja di perusahaan tersebut,” kata Yuliani.
Program Magang ke Jepang Buka Dua Gelombang Setahun
Selain program nasional, Disnaker Sumut membuka program magang ke Jepang melalui kerja sama pemerintah Indonesia dan Jepang (IM Jepang). Program ini dibuka dua kali setahun, yakni April dan September, dengan kuota 200 orang per gelombang. Pendaftaran untuk gelombang April telah dibuka di kantor Disnaker Sumut.
Peserta diseleksi berdasarkan kemampuan akademik, fisik, dan kemampuan berbahasa Jepang. “Untuk magang kerja melalui seleksi Disnaker tidak dipungut biaya apapun, baik saat pengujiannya maupun pelatihannya nanti, karena setelah dinyatakan lolos di tingkat pusat oleh Kementerian Ketenagakerjaan, maka seluruh biaya mereka di Jepang akan ditanggung oleh perusahaan yang menerima magang,” jelas Yuliani.
Masyarakat juga dapat mengikuti program magang ke Jepang melalui Lembaga Pelatihan Kerja (LPK). Dari 40 LPK yang terdaftar di Sumut, 11 LPK memiliki kewenangan mengirim peserta ke Jepang. Jalur ini mengharuskan peserta menanggung biaya sendiri sebesar Rp42 juta, mencakup keberangkatan, pelatihan, dan pembelajaran bahasa Jepang.
Yuliani menambahkan, Pemprov Sumut sedang membahas kerja sama dengan Bank Sumut untuk memberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi peserta magang yang ingin menggunakan jalur LPK. Skema ini sudah diterapkan di Jawa Barat, Bali, dan Jawa Timur.
Harapan Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Sumut
Program magang terbukti efektif menekan angka pengangguran Sumut, yang tercatat 448 ribu orang pada 2026, turun dibandingkan 458 ribu pada 2024. Peserta magang di Jepang selama tiga hingga lima tahun diharapkan kembali dengan keterampilan yang meningkatkan kemandirian ekonomi.
BACA JUGA: Program 3 Juta Rumah Prabowo Disorot Bank Dunia: Kunci Pertumbuhan Ekonomi dan Lapangan Kerja
“Kita berharap apa yang mereka peroleh di Jepang dapat dikembangkan di Sumatera Utara, seperti sistem pertanian, sehingga Sumut juga bisa bangkit. Ada alumni yang sudah magang ke Jepang, kembali ke Sumut dan bekerjasama dengan kelompok tani di Tapanuli Utara, mereka sukses mengembangkan pertanian cabai,” ujar Yuliani.
Ke depan, Disnaker bersama Dinas Pendidikan dan LPK akan memberikan pembekalan awal terkait program magang Jepang kepada siswa SMA dan SMK di Sumut. “Kita sudah koordinasi dengan Dinas Pendidikan Sumatera Utara dan nanti kita akan sosialisasi bersama LPK ke SMA/SMK apa yang harus dilakukan siswa sejak dini jika ingin magang ke Jepang, karena selama ini masyarakat yang ingin magang belum mendapatkan pembekalan sejak di sekolah,” tambahnya. (KSC)
