KLIKSUMUT.COM | JAKARTA – Menjelang genap satu tahun usia pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2025, lembaga riset IndoStrategi merilis hasil survei nasional mengenai evaluasi kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Hasilnya, penciptaan lapangan kerja mendapat penilaian terendah dari berbagai indikator yang diukur.
Dalam survei tersebut, nilai rata-rata kinerja nasional berada di angka 3,07, masuk dalam kategori kinerja sedang. Namun, pada aspek penciptaan lapangan pekerjaan, skor yang diperoleh hanya 2,65, menjadikannya sebagai catatan terlemah dalam tahun pertama masa pemerintahan Prabowo-Gibran.
BACA JUGA: Menteri Ekraf Tanda Tangani Kerja Sama Bilateral Ekonomi Kreatif di Hadapan Prabowo-Macron
Faktor Penghambat Lapangan Kerja
Managing Director IndoStrategi, Visna Vulovik, menjelaskan bahwa rendahnya pencapaian dalam sektor ketenagakerjaan disebabkan oleh berbagai faktor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Secara global, perang Rusia-Ukraina, pertumbuhan ekonomi dunia yang stagnan, serta kebijakan perdagangan protektif Amerika Serikat menjadi hambatan utama bagi industri dan perdagangan Indonesia.
Sementara dari dalam negeri, fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah kawasan industri turut menambah beban sektor ketenagakerjaan.
“Penting bagi pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, agar masyarakat bisa turut aktif mengawasi dan memberikan masukan,” ujar Visna dalam keterangan tertulis.
Pemberantasan Korupsi dan Stabilitas Politik Mendapat Skor Lebih Tinggi
Meski penciptaan lapangan kerja dinilai rendah, ada beberapa sektor yang mendapat penilaian lebih baik di antaranya; pemberantasan korupsi yakni 3,50 (kategori sedang menuju baik), stabilitas politik dan keamanan 3,16, demokrasi dan kebebasan 3,14, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan 3,12, investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional 3,09, stabilitas harga barang 3,00, dan penegakan hukum dan HAM sebesar 2,93.
BACA JUGA: Pemerintah Perluas Program Magang Nasional untuk 100 Ribu Peserta, Anggarkan Rp 1,4 Triliun
Masih Dalam Masa Konsolidasi
Direktur Riset IndoStrategi, Ali Noer Zaman, menyebut bahwa pemerintahan saat ini masih berada dalam fase konsolidasi dan penyesuaian kelembagaan, terutama karena jumlah kementerian yang membengkak dibanding periode sebelumnya.
Menurutnya, dengan ambisi besar yang diusung pemerintah, termasuk target pertumbuhan ekonomi 8 persen, perlu waktu untuk menyelaraskan program antar-kementerian serta struktur anggaran.
“Publik perlu memberi ruang bagi pemerintahan untuk berbenah, tapi pengawasan tetap penting agar janji-janji kampanye bisa mulai direalisasikan di tahun kedua,” ujarnya.
BACA JUGA: 3 Peserta Dari Kabupaten Asahan Magang ke Jepang, Keberangkatannya Dilepas Wakil Bupati
Tentang Survei
Survei ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif terhadap 424 narasumber terpilih di 34 provinsi, yang terdiri dari kalangan akademisi, profesional, pegawai negeri, pelaku usaha, hingga mahasiswa pascasarjana. Para responden dipilih secara purposive sampling dengan kriteria pendidikan minimal S1.
Selain itu, data juga diperkuat dengan analisis para ahli dalam forum Diskusi Kelompok Terpumpun (FGD) serta kajian dari berita dan dokumen pemerintah. (KSC)
