KLIKSUMUT.COM | MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyatakan komitmennya mendukung penuh program nasional Zero ODOL (Over Dimension Over Load) yang ditargetkan tercapai pada tahun 2027. Truk kelebihan muatan dan dimensi tak sesuai standar menjadi salah satu penyebab utama kerusakan infrastruktur jalan di Sumut dan berbagai wilayah lainnya di Indonesia.
Komitmen ini disampaikan dalam Konferensi Pers bertema “Stop Kendaraan Over Dimension Over Load”, yang difasilitasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut di Aula Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Jumat (3/10/2025).
Plt Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sumut, Moettaqien Hasrimi, melalui Sekretaris Dinas Rochani Litiloly, memaparkan bahwa praktik ODOL masih marak terjadi akibat sistem penghitungan tarif angkutan barang yang disepakati secara sepihak antara pemilik barang dan pengusaha angkutan.
“Untuk menekan biaya operasional, pemilik barang seringkali meminta muatan berlebih bahkan memodifikasi bak truk agar muatannya lebih banyak. Ini dilakukan tanpa memperhatikan standar keselamatan dan daya tampung jalan,” jelas Rochani.
BACA JUGA: KPK Gandeng Polda Sumut, BPK, dan BPKP Perkuat Sinergi Berantas Korupsi di Sumatera Utara
Ia menambahkan bahwa modifikasi kendaraan oleh bengkel tidak resmi dan minimnya pengawasan menjadi tantangan besar dalam menindak kendaraan ODOL.
Dalam rangka menjalankan amanah Presiden RI Prabowo Subianto, Dishub Sumut tengah menyusun rencana aksi bersama pemerintah pusat dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, dan Kepolisian. Fokusnya antara lain: Sertifikasi karoseri dan penertiban bengkel umum, Penyusunan jaringan lintas angkutan barang yang terstruktur, Pengawasan dan penertiban kendaraan ODOL di jalan provinsi, kabupaten, dan kota dan Edukasi dan sosialisasi kepada pengusaha logistik dan pengangkut barang”
Gubernur Sumut, Bobby Nasution, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menyukseskan program Zero ODOL. Ia menyoroti dampak buruk kendaraan ODOL terhadap kerusakan jalan dan risiko kecelakaan lalu lintas.
“Setiap ruas jalan punya batas kapasitas. Jika dilanggar, jalan cepat rusak dan rakyat yang menderita. Kita butuh pengawasan sistematis dan kerja sama semua pihak untuk menyukseskan program Zero ODOL 2027,” tegas Bobby.
Konferensi pers tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat penting dari Dinas Perhubungan seperti Kabid Lalin M. Thahura, Kabid Perkabang Muchsin Harahap, serta dimoderatori oleh Kabid IKP Kominfo Sumut Harvina Zuhra. Mereka menegaskan pentingnya penindakan tegas bagi pelaku pelanggaran serta peran aktif media dalam mengedukasi masyarakat. (KSC)
