SUMATERA UTARA | DAIRI – Para siswa di SMP Negeri 1 Sumbul, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi, dilarang mendekati area bangunan sekolah yang lokasinya berada persis di dekat pinggir tebing. Dikhawatirkan ada potensi longsor di lokasi tersebut.
Ada dua unit bangunan yang dilarang didekati yang diperuntukkan sebagai toilet siswa yang berada di bagian belakang area sekolah. Penggantinya, siswa diimbau menggunakan toliet lain yang jauh dari area tebing.
Larangan mendekati lokasi itu dari pihak sekolah bertujuan untuk menghindari adanya korban, jika suatu waktu terjadi longsor. Tebing tersebut terlihat sangat curam.
“Larangan ini diberlakukan hingga tembok penahan tanah selesai dikerjakan, informasinya tahun ini,” ujar Arya Sinaga, salah satu pegawai yang bertugas sebagai penjaga sekolah saat ditemui di lokasi sekolah, Senin, 26 Oktober 2026.
BACA JUGA: Berkat TKD Tambahan Beras Cuma Rp13.500 per Kg di Pasar Murah, Bantu Warga Terdampak Bencana
Kedua bangunan toilet sekolah itu hanya berjarak kurang lebih 1 (satu) meter dari pinggir tebing. Dengan ketinggian tebing, pihak sekolah melarang siswa berada di dekat lokasi itu.
“Tinggi tebing ini sekitar 14 sampai 20 meter dan curam. Sehingga sangat berbahaya jika tidak ada tembok penahannya, takutnya bisa-bisa terjadi longsor, makanya pihak sekolah melarang siswa mendekat,” imbuhnya.
Dana TKD Tambahan Dimanfaatkan untuk Bangun Tembok Penahan Tanah
Terhadap kondisi bahaya itu, Pemerintah Kabupaten Dairi melalui Dinas Pendidikan Kabupaten, bergerak untuk mengantisipasi terjadinya longsor di lokasi sekolah.
Upaya mitigasi dilakukan dengan memanfaatkan dana Transfer ke Daerah (TKD) tambahan yang diterima oleh Pemkab Dairi di tahun 2026. Sehingga diputuskan untuk Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) di lokasi area SMPN 1 Sumbul yang rawan longsor pada tebing curam yang tinggi tersebut.
Pembangunan TPT ini dinilai selaras dengan fokus pemanfaatan dana TKD Tambahan oleh Pemkab Dairi di bawah kebijakan Bupati Dairi, Vickner Sinaga. Di mana Bupati memprioritaskan penggunaan TKD Tambahan untuk kebutuhan strategis daerah, meliputi Perbaikan Infrastruktur dan Mitigasi Bencana dengan merujuk pada Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3/1084/SJ yang mengatur tentang Pemanfaatan Anggaran TKD Tambahan agar diprioritaskan untuk kegiatan pra bencana, tanggap darurat, serta pasca bencana (rehabilitasi, rekonstruksi).
Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, yang juga Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa TKD Tambahan diberikan untuk daerah bisa bergerak bersama.
“Jangan sampai enggak dimanfaatkan. Tujuan-tujuan kita adalah kami memperjuangkan tambahan TKD tersebut dua kali di bulan Februari dan di bulan Agustus, tujuannya adalah memperkuat kemampuan keuangan daerah sehingga daerah juga bisa bergerak paralel,” ujar Tito.
TKD Tambahan merupakan alokasi dana tambahan dari pemerintah pusat yang disalurkan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah. Khususnya guna mempercepat rehabilitasi, rekonstruksi, serta pemulihan wilayah yang terdampak bencana, atau untuk mendukung penanganan kebutuhan mendesak lainnya. TPT di SMPN 1 Sumbul ini termasuk mendesak agar tidak terjadi peristiwa longsor pada lingkungan sekolah yang dapat membahayakan warga sekolah.
Untuk pembangunan TPT di sekolah SMPN 1 Sumbul, dialokasikan anggaran sebesar Rp830 juta.
“Pembangunan Tembok Penahan Tanah Ini dibangun menggunakan Dana TKD Tambahan, untuk mengantisipasi terjadinya bencana longsor di bagian belakang gedung sekolah,” terang Provet Sitanggang, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk Proyek Pembangunan ini saat ditemui di ruang kerjanya.
BACA JUGA: Rawan Longsor, Tembok Penahan Tanah SMPN 1 Sumbul Gunakan TKD Tambahan Rp830 Juta
Provet Sitanggang menjelaskan saat ini, proyek pengerjaan pembangunan ini sudah di tahap evaluasi penawaran.
“Jumat depan sudah di tahap kontrak pekerjaan, sehingga pengerjaan sudah akan segera dimulai,” jelasnya.
Renduk PRRP Sumatera
Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) Sumatera 2026–2028 menempatkan revitalisasi sekolah dan satuan pendidikan terdampak bencana sebagai bagian dari pemulihan sektor pendidikan.
Pemulihan sektor pendidikan diharapkan dapat mempercepat kembalinya aktivitas belajar mengajar sekaligus menjaga kualitas sumber daya manusia di wilayah terdampak bencana. Pemerintah juga mengarahkan pembangunan kembali sekolah yang mengalami kerusakan total atau relokasi ke lokasi yang lebih aman dari risiko bencana. (KSC)
Reporter: Novel Martinus
