KLIKSUMUT.COM | TAPANULI SELATAN – Harapan untuk bangkit dari keterpurukan pascabencana mulai tumbuh di Hunian Sementara (Huntara) warga Desa Tandihat, Desa Simarpinggan, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara. Kehilangan rumah dan kebun produktif akibat bencana longsor pada November 2025 tidak membuat warga menyerah. Kini, mereka mulai merintis kembali perekonomian keluarga melalui program budidaya ikan lele menggunakan kolam bundar bantuan pemerintah.
Program yang didukung Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan melalui anggaran APBD dan Dana Transfer ke Daerah (TKD) Tambahan Tahun 2026 tersebut menjadi salah satu langkah nyata pemulihan ekonomi masyarakat terdampak bencana.
Sebanyak 10 unit kolam bundar berdiameter dua meter dengan tinggi satu meter dibangun di kawasan Huntara sejak Juni 2026. Masing-masing kolam diisi sekitar 1.000 ekor bibit lele sehingga total terdapat 10.000 ekor ikan yang dibudidayakan warga.
Bantuan tersebut meliputi pengadaan kolam senilai Rp34 juta, bibit ikan Rp10 juta, serta pakan sebesar Rp15 juta.
Bagi masyarakat Tandihat, bantuan ini bukan sekadar fasilitas budidaya ikan, melainkan peluang untuk kembali memiliki sumber penghasilan setelah kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian akibat bencana.
Upaya warga mulai membuahkan hasil. Pada 20 September 2026, kelompok pembudidaya ikan Pokdakan Tandihat Bangkit berhasil melakukan panen perdana sebanyak 272 kilogram ikan lele setelah sekitar dua bulan pemeliharaan.
Ikan hasil panen memiliki ukuran konsumsi sekitar 10–11 ekor per kilogram, sesuai standar kebutuhan pembeli.
BACA JUGA: Anggaran Rp1,05 Miliar dari TKD Tambahan, Renovasi SDN 104240 Dongkrak Jumlah Siswa
Hasil panen tersebut dipasarkan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Sibongbong, Kecamatan Angkola Selatan.
Dengan harga jual Rp30.000 per kilogram, kelompok memperoleh pendapatan kotor sekitar Rp8 juta.
Menariknya, hasil penjualan tidak langsung dibagikan kepada anggota kelompok. Dana tersebut terlebih dahulu dimasukkan ke kas bersama untuk diputar kembali sebagai modal pembelian bibit dan pakan pada siklus budidaya berikutnya.
Skema tersebut diterapkan agar bantuan pemerintah tidak berhenti pada satu kali panen, tetapi berkembang menjadi usaha produktif yang mampu dikelola secara mandiri.
Kelompok juga menargetkan dua kali panen lanjutan pada November 2026.
Pj Kepala Desa Tandihat, Syabban Yuharja Siregar (48), didampingi Sekretaris Desa Aslan Dalimunthe (50), menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah pusat, khususnya Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu, atas bantuan kolam bundar yang diberikan kepada masyarakat pada Juli 2026.
Menurutnya, program tersebut sangat membantu warga yang hingga kini masih tinggal di Huntara.
Pengelolaan budidaya dilakukan secara bersama oleh 12 warga yang tergabung dalam Pokdakan Tandihat Bangkit.
Mereka terlibat langsung mulai dari penebaran bibit, pemberian pakan, penyortiran, perawatan hingga proses pemanenan.
Pemberian pakan dilakukan secara bergiliran oleh tiga anggota setiap hari, meliputi pagi, siang atau sore, dan malam. Sementara kegiatan penyortiran serta perawatan kolam dilakukan bersama-sama.
Pendampingan teknis juga diberikan penyuluh perikanan dari Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BP3) Medan di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Pendampingan tersebut mencakup pengelolaan kolam, pemeliharaan ikan hingga penentuan ukuran ikan yang memenuhi standar konsumsi.
Syabban berharap program bantuan tersebut dapat terus dilanjutkan dan diperluas, terutama melalui pemberian kolam budidaya untuk masing-masing keluarga di Huntara.
“Kami berharap bantuan kolam untuk perorangan dapat segera direalisasikan bagi masyarakat yang sudah memasukkan permohonan ke Dinas Perikanan Tapanuli Selatan,” demikian harapan pemerintah desa mewakili masyarakat.
Di balik keberhasilan panen perdana, masyarakat Tandihat masih menghadapi persoalan berat akibat bencana longsor dan pergerakan tanah yang terjadi pada November 2025.
Warga sebelumnya terpaksa meninggalkan kampung halaman dan mengungsi di kawasan perkebunan PTPN di Simarpinggan. Setelah beberapa bulan, mereka kemudian dipindahkan ke lokasi Huntara.
Dampak bencana menyebabkan kondisi Desa Tandihat tidak lagi memungkinkan untuk dijadikan permukiman kembali.
Pergerakan tanah membuat kawasan permukiman bergeser sekitar 20–30 meter. Sejumlah rumah ambruk dan hancur, sementara kebun salak dan karet milik warga mengalami kerusakan parah.
Jarak antara Huntara dan kebun yang ditinggalkan juga menjadi kendala. Warga membutuhkan waktu sekitar satu jam perjalanan untuk mencapai lokasi perkebunan.
Akibatnya, perawatan tanaman tidak lagi maksimal dan hasil panen mengalami penurunan drastis.
Salah seorang warga Huntara Tandihat, Arwin Dalimunthe (38), mengungkapkan bahwa sebelum adanya kelompok budidaya ikan, kondisi ekonomi masyarakat cukup sulit karena kebun sebagai sumber penghasilan utama ikut terdampak bencana.
Ia mengaku bersyukur dengan adanya program kolam bundar karena memberikan kesempatan kepada warga untuk kembali produktif.
Arwin berharap bantuan tersebut dapat terus dikembangkan sehingga menjadi sumber penghasilan berkelanjutan, baik selama warga tinggal di Huntara maupun setelah menempati Hunian Tetap (Huntap).
Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu menegaskan bahwa pemulihan pascabencana tidak cukup hanya dengan membangun kembali rumah warga.
Pemulihan sumber mata pencaharian masyarakat juga menjadi bagian penting agar warga dapat kembali menjalani kehidupan secara mandiri.
Pemerintah daerah turut mendorong pengembangan sektor pertanian dan peternakan melalui pembentukan ekosistem usaha terintegrasi. Salah satunya dengan menugaskan BUMD sebagai pembeli siaga atau off-taker untuk menampung hasil produksi petani.
Skema tersebut telah berjalan untuk komoditas jagung melalui kerja sama dengan JAPFA Comfeed.
Dalam kerangka rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, kebutuhan anggaran Tapanuli Selatan diperkirakan mencapai Rp2,7 triliun. Lebih dari Rp700 miliar di antaranya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten.
Sementara itu, alokasi TKD pemulihan bencana sebesar Rp255 miliar diarahkan untuk menangani dampak bencana, baik dari sisi infrastruktur maupun pemulihan ekonomi masyarakat.
Proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Tapanuli Selatan terus berjalan secara bertahap dan menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari pembangunan hunian tetap, pemulihan infrastruktur hingga penguatan kembali sumber mata pencaharian.
Negara hadir melalui dukungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian dan lembaga terkait dengan mengalokasikan anggaran TKD tambahan, menyediakan sarana budidaya ikan, bibit, pakan serta pendampingan teknis bagi masyarakat terdampak.
Berdasarkan data per 30 Oktober 2026, realisasi TKD tambahan di Kabupaten Tapanuli Selatan tercatat sebesar Rp46,9 miliar atau 18,35 persen dari total anggaran Rp255,9 miliar.
BACA JUGA: Pasar Murah di Medan yang Gunakan TKD Tambahan Diserbu Warga
Di sisi lain, pemerintah terus mendorong percepatan pemulihan sektor kelautan dan perikanan di wilayah terdampak bencana Sumatera.
Kementerian Kelautan dan Perikanan mengalokasikan anggaran Rp371,8 miliar pada 2026 untuk pemulihan sektor kelautan dan perikanan di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Program pemulihan tersebut akan berlanjut secara bertahap hingga 2028.
Sementara itu, pembangunan Huntap bagi warga Tandihat yang semula ditargetkan selesai Desember 2026 diperkirakan mundur hingga paling lambat 15 Januari 2027 akibat kendala cuaca dan mobilisasi material.
Bagi warga Tandihat, harapan kini tidak hanya tertuju pada selesainya pembangunan rumah permanen, tetapi juga keberlanjutan program pemberdayaan ekonomi.
Dari 10 kolam bundar yang dikelola secara gotong royong, masyarakat mulai membangun modal usaha dan merintis kemandirian ekonomi.
Panen perdana 272 kilogram lele menjadi langkah awal bahwa pemulihan pascabencana bukan sekadar membangun kembali bangunan yang rusak, melainkan menghidupkan kembali harapan, pekerjaan dan masa depan keluarga terdampak.
Negara hadir bukan hanya untuk membangun rumah bagi korban bencana, tetapi juga memastikan masyarakat kembali memiliki kesempatan untuk bekerja, berusaha dan hidup mandiri. (KSC)
Reporter: Ika Fatriya
