KLIKSUMUT.COM | DAIRI – Para siswa di SMP Negeri 1 Sumbul, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, masih dilarang untuk mendekati area bangunan yang berada di sekitar sekolah karena lokasinya berada persis di dekat pinggir tebing yang berpotensi terjadinya bencana longsor.
Tebing yang curam sekira 14-20 meter, dikhawatirkan bisa terjadi longsor. Untuk itu, tembok penahan tanah akan dibangun, dengan sumber pendanaan dari transfer ke daerah atau TKD Tambahan 2026 sebesar Rp830 juta.
TKD Tambahan adalah dana tambahan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah di luar pagu alokasi reguler. Dana ini dipakai untuk mendukung pemulihan wilayah yang terdampak bencana alam, seperti rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur dasar, drainase, irigasi, serta fasilitas publik.
Pemanfaatan TKD Tambahan telah berulang kali ditekankan oleh Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian. Sebab anggaran itu diberikan pemerintah pusat agar daerah punya kekuatan fiskal untuk bersama-sama melakukan pemulihan pascabencana.
BACA JUGA: Dianggarkan Rp6,1 M dari TKD Tambahan, Jalan Longsor di Sibolangit Ditarget Pulih Desember 2026
“Jangan sampai enggak dimanfaatkan. Tujuan-tujuan kita adalah kami memperjuangkan tambahan TKD tersebut dua kali di bulan Februari dan di bulan Agustus, tujuannya adalah memperkuat kemampuan keuangan daerah sehingga daerah juga bisa bergerak paralel,” ujar Tito.
Adapun bangunan yang dilarang untuk didekati oleh para siswa tersebut adalah dua unit bangunan yang diperuntukkan sebagai fasilitas toilet. Lokasinya di bagian belakang area sekolah. Para siswa diimbau menggunakan fasilitas toilet lainnya yang berada agak jauh dari tebing.
Langkah ini diambil pihak sekolah, bertujuan untuk menghindari adanya korban, jika suatu waktu terjadi longsor. Terlebih area bagian belakang sekolah berada persis di dekat tebing yang sangat curam.
“Larangan ini diberlakukan hingga tembok penahan tanah selesai dikerjakan, informasinya tahun ini,” ujar Arya Sinaga, salah satu pegawai yang bertugas sebagai penjaga sekolah saat ditemui di lokasi sekolah, Senin, 26 Oktober 2026.
Arya Sinaga menjelaskan, kedua unit bangunan yang diperuntukkan sebagai toilet sekolah itu hanya berjarak kurang lebih 1 (satu) meter dari pinggir tebing.
“Tinggi tebing ini sekitar 14 sampai 20 meter dan curam. Sehingga sangat berbahaya jika tidak ada tembok penahannya, takutnya bisa-bisa terjadi longsor, makanya pihak sekolah melarang siswa mendekat,” imbuhnya.
Manfaatkan Dana TKD Tambahan
Potensi terjadinya bencana longsor di area sekolah SMP Negeri 1 Sumbul, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi, menjadi salah satu perhatian khusus Pemerintah Kabupaten Dairi melalui Dinas Pendidikan.
Upaya mitigasi bencana pun dilakukan, dengan memanfaatkan anggaran transfer ke daerah (TKD) tambahan yang diterima oleh Pemkab Dairi di tahun 2026 dengan membangun sarana, prasarana dan utilitas sekolah SMP berupa Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) di lokasi sekolah SMPN 1 Sumbul.
Pembangunan TPT dinilai selaras dengan fokus pemanfaatan dana TKD Tambahan oleh Pemkab Dairi di bawah kebijakan Bupati Dairi, Vickner Sinaga yang memprioritaskan penggunaan anggaran tersebut untuk kebutuhan strategis daerah. Hal itu meliputi perbaikan infrastruktur dan mitigasi bencana dengan merujuk pada Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3/1084/SJ. Surat edaran tersebut mengatur tentang pemanfaatan TKD Tambahan agar diprioritaskan untuk kegiatan pra bencana, tanggap darurat, serta pasca bencana (rehabilitasi, rekonstruksi).
Untuk pembangunan TPT di Sekolah SMPN 1 Sumbul, Kecamatan Sumbul, Pemkab Dairi melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 830 juta.
“TPT ini dibangun menggunakan Dana TKD Tambahan, untuk mengantisipasi terjadinya bencana longsor di bagian belakang gedung sekolah,” terang Provet Sitanggang yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk Proyek Pembangunan ini saat ditemui di ruang kerjanya.
Provet Sitanggang menjelaskan saat ini, proyek pengerjaan pembangunan ini sudah di tahap evaluasi penawaran.
“Jumat depan sudah di tahap kontrak pekerjaan, sehingga pengerjaan sudah akan segera dimulai,” jelasnya.
Sesuai Renduk PRRP Sumatera
Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) Sumatera 2026–2028 menempatkan pemulihan sarana pendidikan sebagai bagian penting dari upaya mengembalikan pelayanan dasar masyarakat setelah bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Program ini diarahkan untuk memulihkan fasilitas pendidikan yang rusak sekaligus memastikan kegiatan belajar-mengajar dapat kembali berjalan dengan baik.
Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan dengan mengacu pada kebutuhan pascabencana yang dihimpun dalam dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) kabupaten/kota terdampak serta rencana aksi kementerian/lembaga. Penyelarasan tersebut menjadi dasar untuk menentukan kegiatan prioritas dan dukungan anggaran pemerintah selama periode pemulihan 2026–2028.
Pemulihan sekolah tidak hanya berfokus pada perbaikan bangunan yang rusak, tetapi juga pada keberlanjutan layanan pendidikan bagi siswa di wilayah terdampak. Sekolah yang mengalami kerusakan berat dan tidak memungkinkan digunakan memerlukan penanganan lebih lanjut, termasuk pembangunan kembali atau relokasi apabila lokasi sebelumnya tidak aman. (*)
