KLIKSUMUT.COM | JAKARTA – Kementerian Sosial Republik Indonesia menegaskan bahwa pemberdayaan sosial kini menjadi strategi utama dalam mendorong kemandirian masyarakat rentan. Fokus ini diarahkan untuk memastikan setiap program bantuan tidak hanya bersifat sementara, tetapi mampu mengangkat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) keluar dari ketergantungan.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menekankan bahwa indikator utama keberhasilan program adalah “graduasi” atau kemandirian penerima manfaat. Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Dinas Hybrid di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Senin (4/5/2026) malam.
“Graduasi adalah kinerja kita. Seluruh unit kerja eselon seharusnya menuju ke graduasi,” tegas Gus Ipul. Ia didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dalam kesempatan tersebut.
Menurut Kemensos, pemberdayaan sosial tidak bisa berjalan secara parsial. Seluruh program, mulai dari bantuan sosial reguler, program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI), hingga bantuan kebencanaan harus terintegrasi dan saling mendukung.
“Setiap intervensi harus punya benang merah menuju kemandirian. Tidak boleh berjalan sendiri-sendiri,” jelas Gus Ipul.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sumber daya manusia, termasuk pendamping Program Keluarga Harapan, pendamping rehabilitasi sosial, hingga tenaga di sentra Kemensos.
BACA JUGA: Kemensos dan BPS Percepat Pemutakhiran Data Sosial 2026, Bantuan Dipastikan Lebih Tepat Sasaran
Kemensos mengingatkan agar pola penyaluran bantuan yang bersifat sesaat atau “hit and run” ditinggalkan. Bantuan sosial harus disertai pendampingan, evaluasi, serta tindak lanjut yang terukur.
“Tidak sekadar memberi lalu selesai. Harus ada dampak nyata dan berkelanjutan,” tegasnya.
Keberhasilan program, lanjutnya, tidak lagi diukur dari jumlah bantuan yang tersalurkan, melainkan dari jumlah KPM yang berhasil mandiri dan keluar dari program bansos.
Untuk mempercepat transformasi tersebut, Kemensos menargetkan graduasi sebanyak 380.000 KPM setiap tahun. Selain itu, Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) ditargetkan menjangkau 150.000 KPM.
Demi mendukung target ambisius ini, anggaran PPSE tahun 2026 ditingkatkan menjadi Rp876 miliar, termasuk tambahan Rp795 miliar.
Gus Ipul meminta seluruh jajaran segera mengambil langkah konkret dalam sisa waktu delapan bulan ke depan, antara lain: Menyederhanakan proses bisnis PPSE. Melibatkan pemerintah daerah serta kementerian/lembaga terkait. Menyusun skenario pencapaian target secara terukur.
BACA JUGA: Kemensos Pulangkan Lansia Terlantar dari Taiwan, Pastikan TTS Dapat Perawatan dan Rehabilitasi
Rapat tersebut juga dihadiri sejumlah pejabat tinggi Kemensos, termasuk Sekretaris Jenderal Robben Rico serta para direktur jenderal dan staf ahli.
Dengan strategi terintegrasi dan fokus pada pemberdayaan, Kemensos optimistis mampu menciptakan lebih banyak masyarakat mandiri dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan sosial secara signifikan. (KSC)
TIM REDAKSI
