KLIKSUMUT.COM | JAKARTA – Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) terus memperkuat konsolidasi dalam pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) guna memastikan program bantuan pemerintah semakin tepat sasaran.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa data sosial ekonomi bersifat dinamis sehingga harus terus disesuaikan dengan kondisi terbaru di lapangan.
“Memang data ini dinamis, kita sesuaikan dengan perkembangan di lapangan. Ada desil tingkat nasional, regional, dan kabupaten/kota,” ujar Gus Ipul usai konsolidasi bersama Kepala BPS di Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (15/4/2026) malam.
Menurutnya, pemahaman terkait sistem desil menjadi kunci bagi pemerintah daerah dalam menyalurkan bantuan secara efektif. Dengan pembagian tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota, intervensi kebijakan dapat lebih terarah sesuai kebutuhan wilayah.
Gus Ipul menambahkan, pemerintah daerah kini semakin menyadari pentingnya integrasi data dengan BPS. Hal ini menjadi langkah konkret dalam menciptakan basis data yang akurat dan terintegrasi secara nasional.
BACA JUGA: Irjen Kemhan Terima Audiensi DPRD Tulang Bawang, Bahas Pengelolaan Aset Negara dan Isu Pertanahan
Dalam perkembangan terbaru, proses pemutakhiran DTSEN triwulan II 2026 mengalami percepatan signifikan. Jika sebelumnya data diserahkan pada tanggal 20, kini BPS mampu menyelesaikannya lebih cepat, yakni pada tanggal 10 setiap awal triwulan.
“Dengan percepatan ini, penyaluran bantuan bisa dilakukan lebih cepat. Ini sangat membantu masyarakat,” ungkap Gus Ipul.
Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa percepatan ini tidak lepas dari kolaborasi erat antara Kemensos dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
Menurut Amalia, proses ground check yang lebih cepat serta rekonsiliasi data kependudukan yang semakin responsif menjadi faktor utama peningkatan kinerja pemutakhiran data.
Ia juga menyoroti pentingnya pemahaman terhadap perbedaan desil di tiap level wilayah. Seseorang yang berada di desil menengah secara nasional bisa saja masuk kategori berbeda di tingkat daerah, tergantung kondisi ekonomi wilayah tersebut.
BACA JUGA: Presiden Prabowo Tiba di Tanah Air Usai Kunjungan Eropa, Perkuat Diplomasi Global Indonesia
“Dalam satu provinsi, peringkat dihitung di wilayah itu saja. Jadi bisa terjadi perbedaan desil antara tingkat nasional dan daerah,” jelasnya.
Ke depan, pemerintah pusat diharapkan menggunakan desil nasional dalam penyaluran bantuan berbasis APBN, sementara pemerintah daerah dapat memanfaatkan desil provinsi untuk kebijakan berbasis APBD.
Langkah strategis ini diyakini mampu meningkatkan efektivitas program perlindungan sosial sekaligus memastikan bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. (KSC)
TIM REDAKSI
