Pembaruan garis kemiskinan global berdasarkan PPP 2021 bikin jumlah penduduk miskin Indonesia melonjak drastis. Angka versi Bank Dunia jauh berbeda dari data BPS.
KLIKSUMUT.COM | JAKARTA – Bank Dunia resmi merilis garis kemiskinan internasional terbaru melalui dokumen Factsheet berjudul The World Bank’s Updated Global Poverty Lines: Indonesia pada 13 Juni 2025. Dampaknya langsung terasa: jumlah penduduk Indonesia yang tergolong miskin melonjak drastis hingga 194,72 juta jiwa atau setara 68,3% dari total populasi.
Peningkatan itu bukan karena krisis ekonomi atau gejolak sosial, melainkan karena penyesuaian standar pengukuran. Bank Dunia memperbarui Purchasing Power Parities (PPP) dari tahun 2017 menjadi 2021, yang otomatis menaikkan ambang batas pendapatan harian minimum untuk dikategorikan tidak miskin.
BACA JUGA: Bank Dunia: Harga Beras Indonesia Paling Mahal di Asia Tenggara
“Ambang batas yang lebih tinggi menyebabkan peningkatan angka kemiskinan internasional di sebagian besar negara, termasuk Indonesia,” tulis Bank Dunia dalam lembar fakta tersebut, dikutip Senin (16/6/2025).
3 Batas Garis Kemiskinan Versi Bank Dunia
Dalam pembaruannya, Bank Dunia membagi garis kemiskinan menjadi tiga tingkatan, menyesuaikan dengan klasifikasi pendapatan negara:
– Garis Kemiskinan Ekstrem (US$ 3,00/hari). Setara Rp 546.400 per bulan. Sebanyak 5,4% penduduk Indonesia masuk kategori ini.
– Garis Kemiskinan LMIC (US$ 4,20/hari). Untuk negara berpendapatan menengah ke bawah. Setara Rp 765.000/bulan. Sebanyak 19,9% penduduk Indonesia tergolong miskin menurut batas ini.
– Garis Kemiskinan UMIC (US$ 8,30/hari). Untuk negara berpendapatan menengah atas, termasuk Indonesia sejak 2023. Setara Rp 1.512.000 per bulan. Sebanyak 68,3% penduduk Indonesia dikategorikan miskin menurut standar ini.
Data Bank Dunia Vs BPS: Mengapa Angkanya Jauh Berbeda?
Bank Dunia mencatat bahwa perbedaan signifikan antara data mereka dan data resmi nasional dari Badan Pusat Statistik (BPS) adalah hal yang wajar dan memang dirancang untuk tujuan berbeda.
– Garis kemiskinan nasional Indonesia versi BPS (September 2024): Rp 595.242 per orang/bulan,
→ Jumlah orang miskin: 24,06 juta jiwa (8,57%)
– Garis kemiskinan internasional versi Bank Dunia (UMIC): Rp 1.512.000 per orang/bulan,
→ Jumlah orang miskin: 194,72 juta jiwa (68,3%)
Bank Dunia menegaskan bahwa garis kemiskinan nasional sangat penting untuk penyusunan kebijakan domestik, sedangkan standar global berguna untuk membandingkan antarnegara dan memantau kemajuan pengurangan kemiskinan secara global.
Kenapa Ada Perbedaan? Ini Penjelasannya
Bank Dunia menggunakan pendekatan PPP (Purchasing Power Parities) 2021 yang memperhitungkan perbedaan harga antar negara, wilayah, dan waktu. Sementara itu, BPS hanya menyesuaikan garis kemiskinan berdasarkan kondisi lokal tanpa memasukkan variabel global.
Meski sumber data kemiskinan yang digunakan sama—yakni Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) dari BPS—metodologi analisis keduanya sangat berbeda.
“Tidak ada definisi tunggal tentang kemiskinan yang dapat memenuhi semua tujuan,” tulis Bank Dunia.
Kenaikan Angka Kemiskinan: Bukan Karena Ekonomi Memburuk
Bank Dunia menegaskan bahwa lonjakan angka kemiskinan bukanlah pertanda memburuknya kesejahteraan masyarakat. Angka tersebut meningkat karena standar garis kemiskinan yang lebih tinggi.
Sebagai ilustrasi:
– Dengan standar lama (PPP 2017), jumlah orang miskin versi UMIC hanya 171,91 juta jiwa.
– Dengan standar baru (PPP 2021), angkanya naik menjadi 194,72 juta jiwa.
“Ini mencerminkan standar hidup minimum yang lebih ambisius, bukan penurunan kesejahteraan,” tulis Bank Dunia.
Apa Itu PPP dan Mengapa Penting?
PPP atau Purchasing Power Parity adalah metode yang digunakan untuk membandingkan daya beli antar negara. Misalnya, satu dolar AS mungkin bisa membeli lebih banyak barang di Indonesia daripada di Eropa. Inilah alasan mengapa garis kemiskinan internasional tak bisa hanya dikonversi menggunakan nilai tukar pasar.
BACA JUGA: Harga Emas Dunia Melejit Akibat Konflik Israel-Iran, Rekor Tertinggi Dekati US$3.500/troy ons
Ukurannya Berbeda, Tujuannya Berbeda
Bank Dunia dan BPS sama-sama memiliki peran penting dalam memantau kemiskinan. Namun perbedaan angka yang muncul bukan karena ada manipulasi data, melainkan karena perbedaan standar, metode, dan tujuan.
Bank Dunia:
→ Untuk perbandingan global dan pemantauan kemajuan antarnegara.
BPS:
→ Untuk perencanaan dan evaluasi kebijakan sosial ekonomi di dalam negeri. (KSC/CNBC)
