KLIKSUMUT.COM | JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR RI, Kardaya Watnika, menyoroti tegas rencana pemerintah yang akan melarang kegiatan thrifting, khususnya terkait impor pakaian bekas. Ia menegaskan bahwa dasar pelarangan tersebut telah tertuang jelas dalam Permendag Nomor 40 Tahun 2022, revisi dari Permendag Nomor 18 Tahun 2021, yang mengatur barang yang dilarang ekspor dan impor.
Menurut Kardaya, pemerintah selama ini telah bekerja keras mendorong daya saing produk UMKM, agar mampu naik kelas dan menembus pasar global. Namun, upaya tersebut bisa runtuh ketika praktik tidak etis di lapangan — seperti pungutan liar, hambatan birokrasi, dan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat — masih marak terjadi.
“Yang diberantas jangan hanya pelaku usahanya yang memang terbukti, namun harus sampai ke akar-akarnya. Jangan sampai usaha yang dilakukan menjadi sia-sia akibat permainan oknum,” ujarnya saat rapat kerja bersama Menteri Keuangan di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Kamis (27/11/2025).
BACA JUGA: 439 Bal Pakaian Bekas Ilegal Senilai Rp 4 Miliar Disita Polisi di Jakarta
Kardaya sejalan dengan pernyataan pemerintah yang menegaskan bahwa kegiatan thrifting tidak sepenuhnya dilarang. Yang dilarang adalah importasi pakaian bekas, karena dianggap merugikan industri tekstil lokal dan melanggar aturan perdagangan.
“Saya setuju, memang aturannya sangat bagus untuk mendorong pelaku industri pakaian lokal menjadi bangkit lagi,” ujarnya.
Larangan ini dinilai penting untuk membersihkan peredaran pakaian bekas ilegal yang semakin marak dan menekan pasar produk lokal.
Dalam kesempatan tersebut, Kardaya meminta Kementerian Keuangan memperkuat pengawasan internal di lingkungan Bea dan Cukai. Menurutnya, perlu ada kanal pelaporan publik agar para pelaku usaha kecil dapat menyampaikan keluhan tanpa rasa takut.
BACA JUGA: Kemendag Sisir Toko Online Pemburu Asal Usul Pakaian Bekas Impor Ilegal
“Jangan hanya nembak di Pasar Senen namun di hulunya lepas begitu saja. Saya minta agar yang di bawah Bapak yang mengurus barang masuk itu juga harus ditertibkan,” tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya memberantas impor pakaian ilegal. Ia meminta seluruh pelaku impor nakal segera menghentikan aktivitasnya karena regulasi penindakan tengah disiapkan. Purbaya juga menyatakan tidak segan menangkap pihak yang melawan upaya pemberantasan. (KSC)
TIM REDAKSI
