KLIKSUMUT.COM | JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, memberikan saran penting kepada Presiden Prabowo Subianto agar memimpin langsung proses reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Langkah ini dinilai strategis agar evaluasi dan perbaikan institusi kepolisian dapat berjalan lebih cepat dan hasilnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat luas.
Nasir menegaskan, upaya reformasi kepolisian sebenarnya sudah berlangsung sejak masa kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi (Purn) Sutanto hingga Kapolri saat ini, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Namun, masih terdapat sejumlah tantangan terkait perilaku dan kinerja Polri yang belum memenuhi harapan publik.
BACA JUGA: Presiden Prabowo Setujui Pembentukan Tim Reformasi Kepolisian
“Saya sarankan Presiden Prabowo untuk langsung memimpin reformasi kepolisian agar tujuan perubahan lebih cepat tercapai,” ujar Nasir pada Jumat (12/9/2025).
Politikus dari DPR ini menjelaskan, DPR tidak akan masuk dalam struktur Komisi Reformasi Polri yang rencananya akan dibentuk Presiden, namun akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap komisi tersebut. Dalam sistem perencanaan strategis kepolisian, setiap lima tahun, Polri menyusun rencana strategis yang kemudian diterjemahkan dalam rencana kerja tahunan.
BACA JUGA: LBH Medan Kecam Brutalitas Polda Sumut saat Aksi di DPRD, Desak Pembebasan 39 Massa Aksi
Nasir berharap, dengan kepemimpinan Presiden, evaluasi dan fasilitasi terhadap rencana strategis Polri dapat lebih maksimal dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan akan membentuk komisi khusus untuk mengevaluasi dan mereformasi kepolisian sebagai respons atas tuntutan masyarakat. Reformasi ini juga menjadi permintaan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk Gerakan Nurani Bangsa (GNB), yang terdiri dari tokoh-tokoh bangsa dan lintas agama pada pertemuan di Istana Negara, Kamis (11/9/2025).
BACA JUGA: Polisi Tangani Unjuk Rasa di DPRD Sumut: Brutalitas di Balik Framing Humanis
Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar tiga jam tersebut, sejumlah menteri Kabinet Merah Putih turut hadir untuk mendengarkan aspirasi serta tuntutan masyarakat sipil terkait reformasi kepolisian.
Reformasi kepolisian dianggap sebagai langkah penting dalam memperkuat institusi penegak hukum yang profesional, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan keterlibatan langsung Presiden Prabowo, diharapkan proses ini berjalan lebih efektif dan menghasilkan perubahan yang signifikan. (KSC)
