KLIKSUMUT.COM | MEDAN – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan mengecam keras tindakan represif dan brutalitas yang dilakukan Polda Sumatera Utara (Sumut) terhadap massa aksi yang menggelar demonstrasi di depan Gedung DPRD Sumut, Selasa siang (26/8/2025). Aksi yang awalnya damai itu berakhir ricuh setelah aparat kepolisian dan Brimob menembakkan water cannon, gas air mata, serta melakukan penangkapan sewenang-wenang terhadap 39 massa aksi.
Awal Aksi Damai Berujung Ricuh
Demonstrasi yang dimulai pukul 13.30 WIB diwarnai tuntutan kritis dari ratusan massa yang terdiri dari mahasiswa, pelajar, dan masyarakat umum. Mereka menyuarakan 12 tuntutan pokok, termasuk penghapusan tunjangan mewah DPR, penyesuaian gaji DPR sesuai UMK/UMP, pengesahan RUU Perampasan Aset dan RUU Anti-Korupsi, hingga evaluasi kepemimpinan Gubernur Sumut.
Namun, pimpinan DPRD Sumut, termasuk Ketua Erni Ariyanti Sitorus, tidak memberikan respon apapun. Ketiadaan dialog membuat massa frustrasi hingga pagar gedung DPRD dirusak dan memicu ketegangan.
BACA JUGA: Aksi Ribuan Mahasiswa dan Warga di DPRD Sumut Dibubarkan Water Cannon
Polisi Bertindak Brutal, 39 Massa Aksi Ditangkap
Menjelang sore, aparat kepolisian menggunakan water cannon dan gas air mata untuk membubarkan massa aksi. LBH Medan mencatat adanya penganiayaan dan tindakan kekerasan, termasuk penginjakan wajah peserta demonstrasi secara brutal dan tidak manusiawi.
Sebanyak 39 massa aksi ditangkap dan dibawa ke Polda Sumut, namun hingga kini belum ada kejelasan pembebasan mereka. Pendampingan hukum oleh LBH Medan dan Kontras Sumut juga mendapat hambatan dari pihak kepolisian.
LBH Medan Desak Pembebasan dan Hentikan Kekerasan
Direktur LBH Medan, Irvan Saputra, SH., MH., menegaskan bahwa tindakan aparat tersebut melanggar hak konstitusional warga negara dalam menyampaikan pendapat, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28E ayat (3), UU Nomor 9 Tahun 1998, UU Nomor 39 Tahun 1999, serta standar HAM internasional.
“Iini adalah pelanggaran berat terhadap demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Kami mendesak Polda Sumut segera membebaskan seluruh massa aksi tanpa syarat dan menghentikan segala bentuk kekerasan,” tegas Irvan.
DPRD Sumut Dinilai Abai Fungsi Representasi Rakyat
Selain itu, LBH Medan juga menyoroti ketidakhadiran pimpinan DPRD saat demonstrasi. Absennya wakil rakyat dianggap sebagai sikap abai yang melemahkan fungsi legislatif dalam menampung aspirasi masyarakat.
“DPRD harus hadir dan bertanggung jawab sebagai wakil rakyat, bukan menghindar saat masyarakat menyuarakan haknya,” tambah Irvan. (KSC)
