KLIKSUMUT.COM | JAKARTA – Pakar hukum JJ Amstrong Sembiring memberikan refleksi mendalam terkait dinamika hukum dan politik Indonesia sepanjang tahun 2025. Dalam pandangannya, sejumlah kasus korupsi besar, langkah efisiensi anggaran pemerintah, hingga fenomena sosok Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjadi sorotan utama.
“Di tahun 2025 ini, dari kacamata hukum saya banyak melihat pengungkapan kasus korupsi, termasuk kasus Riza Khalid yang paling fenomenal. Ini merupakan kemajuan hukum di negeri ini,” ujar Amstrong kepada wartawan, Sabtu (1/11/2025).
Amstrong menyoroti beberapa kasus korupsi besar yang terjadi sepanjang tahun, termasuk yang melibatkan figur publik dan pejabat negara. Ia menyinggung kasus yang melibatkan Harvey Mois, Sandra Dewi, Nadiem Makarim, Immanuel Ebenezer, hingga Riza Khalid, yang menurutnya menjadi sorotan masyarakat.
BACA JUGA: Kapolda Sumut Disorot Usai Anak Buah Mabuk Tabrak Wanita, Pengamat Hukum: Pengawasan Lemah!
Selain itu, Amstrong juga menekankan dugaan korupsi di PT Pertamina Patra Niaga, yang ditaksir merugikan negara hingga Rp968,5 triliun. Modus operandi yang terjadi, menurut Amstrong, meliputi pengoplosan BBM Pertalite menjadi Pertamax dan impor minyak di atas harga pasar.
Pemerintah juga melakukan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025, yang menargetkan penghematan sekitar Rp306,6 triliun dari total belanja negara. Dari langkah ini muncul sosok Menteri Keuangan yang viral di 2025, Purbaya Yudhi Sadewa. Amstrong menilai Purbaya memiliki manuver politik dan strategi kerja yang mirip dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Ahok, sehingga menjadi sorotan publik.
Tahun ini, Indonesia juga disibukkan oleh demo besar yang melibatkan pemuda-pemudi dari berbagai kota. Aksi ini tidak hanya menimbulkan korban jiwa dan kerusakan, tetapi juga berdampak pada kalangan artis yang duduk sebagai anggota DPR RI. Beberapa rumah artis, termasuk Eko Patrio, Uya Kuya, Sahroni, dan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani, menjadi sasaran amukan massa.
BACA JUGA: MAKI Sumut Soroti Kinerja Kejari Medan: Sibuk Pencitraan, Bukan Penegakan Hukum
“Ini menjadi lautan persoalan hukum yang terjadi di Indonesia. Kurangnya ketegasan hukum membuat hukum tampak seperti hukum rimba,” tutur Amstrong.
Bagi Amstrong, gejolak hukum sepanjang 2025 adalah konsekuensi dinamis di negara hukum. Ia menilai derajat intelektualitas lintas hukum belum sebanding dengan masyarakat, sehingga konflik hukum terus terjadi.
“Tipologi negara berkembang memang seperti demikian. Harapannya, hukum di negeri ini harus direformasi secara progresif, termasuk para pejabatnya, agar hukum menjadi komandan tertinggi di setiap lini kehidupan,” ujarnya. (KSC)
