KLIKSUMUT.COM | MEDAN ~ Pengurus Wilayah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PW KAMMI) Sumatera Utara (Sumut) menilai langkah Gubernur Sumut, Bobby Nasution, menutup sementara operasional PT Toba Pulp Lestari (PT TPL) menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan masyarakat.
Penutupan sementara operasional PT TPL mulai berlaku sejak 11 Desember 2025 dan berdasarkan rekomendasi resmi Gubernur Sumut kepada pemerintah pusat setelah meninjau dampak lingkungan dan konflik sosial yang muncul di lapangan. Kementerian Kehutanan Republik Indonesia kemudian menerapkan kebijakan ini.
Ketua PW KAMMI Sumut, Irham Sadani Rambe, menyatakan penghentian sementara operasional PT TPL tidak terlepas dari tekanan dan aspirasi masyarakat yang selama ini terdampak.
“Rekomendasi yang disampaikan Gubernur Sumut menjadi langkah penting untuk membuka ruang evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas perusahaan,” ujarnya.
Menurut Irham, langkah tegas ini menunjukkan keberanian pemerintah daerah dalam menindak persoalan struktural yang telah lama menjadi tuntutan publik.
Respons Cepat Tangani Bencana Alam Mendapat Pujian
PW KAMMI Sumut juga menyoroti respons cepat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dalam menangani berbagai bencana alam, termasuk banjir, longsor, dan bencana hidrometeorologi akibat cuaca ekstrem.
Irham menuturkan bahwa Pemprov Sumut mampu mengoordinasikan lintas instansi dengan cepat, mulai dari BPBD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, hingga TNI dan Polri, untuk memastikan evakuasi dan penanganan darurat berjalan maksimal.
BACA JUGA: Menteri LH Tinjau Kerusakan Batang Toru, Awasi Aktivitas 2 Perusahaan
“Gerak cepat dalam penanganan bencana menjadi poin penting yang kami catat. Kehadiran pemerintah di fase awal bencana, mulai dari evakuasi warga, pembukaan posko darurat, penyaluran logistik, hingga layanan kesehatan, sangat menentukan keselamatan masyarakat terdampak,” tegas Irham.
PW KAMMI juga menilai kecepatan respons ini menunjukkan peningkatan koordinasi dan kesigapan pemerintah daerah. Namun, Irham menekankan keberlanjutan penanganan pascabencana juga harus menjadi perhatian. Pemprov Sumut juga pernting menyegerakan rehabilitasi infrastruktur, pemulihan ekonomi, dan mitigasi bencana agar tidak berulang.
BACA JUGA: DLHK Sumut Dorong Pengetatan Izin Pemanfaatan Hutan di Wilayah Rawan Bencana
Bencana dan Tata Kelola Lingkungan Harus Terintegrasi
Lebih jauh, PW KAMMI Sumut mengaitkan bencana dengan pengelolaan lingkungan. Bencana yang terus terjadi harus menjadi peringatan serius untuk memperbaiki kebijakan lingkungan. Tidak hanya itu, namun juga memperketat pengawasan aktivitas industri dan tata kelola kawasan hutan.
“Bencana alam yang terus berulang harus dilihat sebagai peringatan. Kebijakan lingkungan, pengawasan industri, dan tata ruang harus diperbaiki secara serius agar keselamatan rakyat tidak terus dipertaruhkan,” sebut Irham. (KSC)
REPORTER: Arif Genta Buana
