KLIKSUMUT.COM | MEDAN ~ Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Sumatera Utara (Sumut) menegaskan perlunya pengetatan izin pemanfaatan kawasan hutan di wilayah rawan bencana. Pernyataan ini muncul setelah banjir bandang dan longsor melanda Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), menimbulkan kerusakan signifikan.
Kepala DLHK Sumut, Heri Wahyudi Marpaung, menilai kondisi ekologis yang kian rentan harus menjadi alarm bagi pemerintah pusat untuk lebih selektif dalam menerbitkan izin pengelolaan hutan.
“Kami tentu akan menyampaikan agar izin pemanfaatan kawasan hutan di Sumut diberikan secara selektif. Kondisi ekologis di beberapa wilayah sudah rentan, sehingga setiap izin harus benar-benar mempertimbangkan aspek keselamatan masyarakat,” ujar Heri di Medan, Rabu (26/11/2025).
BACA JUGA: Hujan Deras Picu Banjir Bandang dan Longsor di Tapteng, 4 Tewas
Pengawasan Izin Hutan Jadi Fokus Utama
Heri menjelaskan, kewenangan penerbitan izin pemanfaatan hutan berada di Satgas Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), bukan pada DLHK Sumut. Meski demikian, melihat dampak kerusakan dan risiko bencana yang meningkat, ia menegaskan, pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap izin-izin yang telah maupun akan dikeluarkan.
Fenomena tumpukan potongan kayu di aliran banjir bandang menimbulkan sorotan publik. Meski belum dapat memastikan berasal dari pembalakan liar, Heri menekankan, kondisi ini menunjukkan perlunya pengawasan dan selektivitas yang lebih ketat terhadap aktivitas pemanfaatan kawasan hutan.
BACA JUGA: Longsor Tutup Jalan di Tapteng akibat Hujan Sepekan
Dampak Kerusakan Hutan terhadap Risiko Bencana
Heri menambahkan, hujan ekstrem menjadi faktor utama terjadinya banjir bandang dan longsor. Namun, penurunan tutupan hutan akibat perambahan maupun pembukaan lahan oleh masyarakat turut memperburuk risiko bencana.
“Secara ekologi, menurunnya tutupan hutan pasti berdampak pada stabilitas tanah dan kapasitas kawasan dalam menahan air. Maka tinjau ulang lebih ketat izin-izin baru,” katanya.
DLHK Sumut memastikan akan memperkuat kajian teknis dan rekomendasi dalam setiap proses evaluasi izin. Mereka juga akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memperkuat pengawasan kawasan hutan di Sumut. Tujuannya untuk mencegah bencana serupa di masa mendatang. (KSC)
LAPORAN: Tim Redaksi
