Proyek Satelit Komunikasi Pertahanan Rugikan Negara Rp814 Miliar

Menko Polkam
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD

JAKARTA | kliksumut.com Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan, pembangunan Satelit Komunikasi Pertahanan (Satkomhan) telah merugikan negara hingga Rp814 miliar setelah kalah di pengadilan arbitrase internasional.

Dikutip kliksumut.com dari voaindonesia.com bahwa Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan Kementerian Pertahanan (Kemhan) kalah dalam menghadapi gugatan yang dajukan dua perusahaan di pengadilan arbitrase internasional terkait pembangunan Satelit Komunikasi Pertahanan (Satkomhan). Gugatan pertama dilayangkan Avanti Communications Limited di London Court of Internasional Arbitration karena Kemhan dianggap tidak membayar sewa satelit sesuai dengan nilai kontrak tahun 2015. Pengadilan arbitrase itu menjatuhkan putusan yang berakibat negara membayar sekitar Rp515 miliar pada 9 Juli 2019.

BACA JUGA: Walau Corona, Menko Polhukam Mahfud MD Tegaskan Pilkada 2020 Tetap Berlangsung

Kemhan juga kalah di Pengadilan Arbitrase Singapura dalam menghadapi gugatan Navayopada 22 Mei 2021 dan Kemhan diminta membayar 20,9 juta dolar Amerika. Navayo adalah perusahaan yang memiliki spesialisasi di bidang perangkat keras terenkripsi dan berpengamanan tingkat tinggi untuk komunikasi cyber.

“Aparat penegak hukum melalui kejaksaan telah melakukan penyelidikan dan penilaian terhadap beberapa informasi tentang adanya pelanggaran hukum yang menyebabkan kerugian negara,” jelas Mahfud dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (13/1/2022).

Kasus dengan Avanti bermula saat Kemhan melakukan kontrak dengan perusahaan itu pada 2015, meski kementerian belum memiliki anggaran untuk keperluan tersebut. Kemhan juga menandatangani sejumlah kontrak dengan perusahaan lain untuk pembangunan Satkomhan yaitu Airbus, Detente, Hogan Lovelis, dan Telesat pada 2015-2016. Pada 2016, anggaran untuk proyek ini telah tersedia namun Kemhan melakukan pemblokiran.

Menurut Mahfud, negara berpotensi mengalami kerugian yang lebih besar karena juga berpotensi ditagih pembayaran oleh perusahaan lain terkait pembangunan Satkomhan.

“Kemenko ditugaskan untuk menyelesaikan ini oleh presiden itu berdasar sidang kabinet pada 21 Agustus 2018. Jadi sudah 3 tahun lebih kita pelajari terus dan koordinasi dengan kejaksaan,” tambah Mahfud.

Pos terkait