Presiden Prabowo Teken KUHAP Baru, Berlaku Bersamaan dengan KUHP Mulai Januari 2026

KLIKSUMUT.COM | JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang sebelumnya telah disahkan oleh DPR RI. KUHAP baru ini akan berlaku bersamaan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dijadwalkan mulai berlaku pada Januari 2026.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, memastikan penandatanganan Undang-Undang ini telah dilakukan pada bulan Desember 2025. “Ya, UU KUHAP sudah ditandatangani Presiden Prabowo,” ujar Prasetyo saat ditemui di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (29/12/2025). Ia menambahkan, penerapan KUHAP akan bersamaan dengan KUHP baru pada awal 2026.

Pemerintah juga menegaskan kesiapan aparat penegak hukum dalam menyongsong pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru. Salah satu langkah strategis adalah penerbitan sejumlah peraturan pelaksanaan untuk mendukung implementasi kedua undang-undang tersebut.

BACA JUGA: Pemerintah Kebut Aturan Turunan KUHAP–KUHP Jelang Berlaku 2 Januari 2026

Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharif Hiariej, mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan tiga peraturan pelaksanaan utama untuk KUHP dan tiga untuk KUHAP. “Aparat penegak hukum siap, dan kami telah menyiapkan 3 Peraturan Pelaksanaan untuk KUHP dan 3 Peraturan Pelaksanaan untuk KUHAP,” kata Edward saat penandatanganan MoU antara Polri dan Kejaksaan Agung di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (16/12/2025).

Tiga peraturan pelaksanaan tersebut meliputi:

1. Peraturan Pemerintah Pelaksanaan KUHP

2. Peraturan Pemerintah tentang Mekanisme Keadilan Restoratif (Restorative Justice)

   Bacaan Lainnya

   • Kalung Berlian Rp300 Juta Terjatuh di Bandara Soetta, Pria Berinisial MH Ditangkap Usai Jual ke Toko Emas
   • Respons Cepat Laporan 110, Satresnarkoba Polresta Jambi Gerebek Rumah Diduga Jadi Tempat Penyalahgunaan Narkoba di Alam Barajo
   • Berantas Sarang Narkoba, Polresta Jambi Gerebek Basecamp di Pulau Pandan, 6 Orang Diamankan

3. Peraturan Presiden tentang Sistem Peradilan Pidana Berbasis Teknologi Informasi

BACA JUGA: Pemerintah Serahkan RUU Penyesuaian Pidana ke DPR: Fokus Perbaikan Teknis KUHP Nasional

Edward menegaskan, seluruh aturan turunan ini diharapkan menghilangkan keraguan publik terkait kesiapan aparat penegak hukum dalam menjalankan sistem hukum pidana baru. “Bersamaan dengan KUHP dan KUHAP baru, tidak ada lagi keraguan bahwa aparat penegak hukum tidak siap. Kami siap menyongsong era hukum pidana baru,” pungkasnya.

Dengan pengesahan ini, Indonesia bersiap memasuki era sistem hukum pidana modern, yang lebih transparan dan berbasis teknologi, mulai Januari 2026. (KSC)

TIM REDAKSI