KLIKSUMUT.COM | JAKARTA – Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memastikan pemerintah terus mempercepat penyusunan peraturan pelaksana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelang pemberlakuan KUHAP baru pada 2 Januari 2026. Sejumlah regulasi turunan disebut telah memasuki tahap akhir.
“Sekarang proses penyusunan peraturan pelaksanaannya, dua PP dan satu Perpres, sudah berproses. Mudah-mudahan bisa selesai di akhir tahun,” ujar Supratman di Jakarta, Minggu (21/12/2025).
Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej (Eddy) menjelaskan, pemerintah tengah mengebut regulasi pendukung agar implementasi KUHP berjalan efektif. Menurutnya, tiga Peraturan Pemerintah (PP) disiapkan khusus untuk pelaksanaan KUHP.
“Saya kira untuk pelaksanaan KUHP itu ada 3 PP. Dua sudah diajukan, yaitu PP mengenai komutasi pidana dan keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat,” kata Eddy di Jakarta, Jumat (19/12/2025).
BACA JUGA: Komnas HAM Ungkap 5 Pasal Bermasalah di KUHAP Baru, Berpotensi Langgar Hak Asasi Manusia
Selain itu, pemerintah juga melakukan harmonisasi PP tentang mekanisme keadilan restoratif serta Peraturan Presiden (Perpres) tentang Sistem Peradilan Pidana Berbasis Teknologi Informasi. Adapun satu PP pelaksanaan KUHAP menjadi fokus utama penyelesaian dalam waktu dekat.
“Yang masih dikejar adalah PP pelaksanaan KUHAP. Mudah-mudahan sebelum 31 Desember sudah selesai,” ucap Eddy.
Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan penerapan KUHAP baru akan berjalan beriringan dengan pemberlakuan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Ia menyebut KUHAP baru sebagai instrumen vital yang melengkapi KUHP sebagai hukum materiil.
“Komisi III bersama rekan-rekan pemerintah mengucapkan syukur alhamdulillah atas telah selesainya pembahasan RUU tentang KUHAP yang sangat dibutuhkan seluruh penegak hukum di negeri ini,” ujar Habiburokhman dalam Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026, Kamis (18/12/2025).
BACA JUGA: Pensiunan Jaksa Soroti RUU KUHAP: Tegaskan Transparansi dan Lindungi Hak Asasi Manusia
“Yang akan mendampingi penggunaan KUHP sebagai hukum materil harus dilengkapi dengan hukum operasionalnya, yaitu KUHAP yang akan bersama-sama mulai berlaku 2 Januari 2026,” tambahnya.
Dengan rampungnya aturan turunan, pemerintah berharap transisi menuju rezim hukum pidana baru berjalan mulus. Regulasi tersebut akan menjadi landasan teknis bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan keadilan restoratif, digitalisasi peradilan pidana, serta kepastian hukum yang sejalan dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. (KSC)
TIM REDAKSI








