KLIKSUMUT.COM | JAKARTA – Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) akhirnya dirilis secara resmi oleh Komisi III DPR RI setelah lama menjadi bahan spekulasi publik. Namun, di tengah proses pembahasan yang sedang berlangsung, sejumlah pihak menyerukan perlunya keterbukaan dan partisipasi publik secara luas.
Salah satu sorotan datang dari Keluarga Besar Purna Adhyaksa (KBPA)—organisasi yang menaungi para pensiunan jaksa dan pegawai Kejaksaan. Ketua Umum PP KBPA, Dr. Noor Rachmad, SH, MH, menekankan bahwa pembahasan RUU KUHAP harus dilakukan secara transparan dan partisipatif, demi menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia serta menjaga profesionalitas aparat penegak hukum.
“Saya kira prosesnya perlu lebih transparan. Publik harus bisa mengakses dan ikut terlibat. Ini penting agar tidak terjadi pelanggaran HAM yang terstruktur dalam sistem peradilan pidana,” ujar Noor Rachmad kepada wartawan, Sabtu (29/3/2025) kemarin.
BACA JUGA: Garap Hutan Suaka Margasatwa di Sumut, Jaksa dan Hakim Tidak Tahan Terdakwa
Dalam RUU KUHAP ini terdapat 334 pasal, dengan total 1.570 pasal/ayat dalam batang tubuh dan 590 pasal/ayat dalam penjelasan. Jumlah ini menunjukkan kompleksitas regulasi yang harus dikaji secara mendalam.
Apresiasi dan Catatan Kritis dari KBPA
Mantan Jaksa Agung Muda Pidana Umum (JAM Pidum) ini mengapresiasi beberapa inovasi dalam draf RUU KUHAP. Salah satunya adalah diakomodasinya Keadilan Restoratif (Restorative Justice) sebagai alternatif penyelesaian perkara. Selain itu, perubahan dalam aspek upaya paksa, syarat penahanan, perlindungan kelompok rentan, hingga larangan penyiksaan saat pemeriksaan dinilai sebagai kemajuan yang signifikan.
Namun, KBPA juga mencatat adanya beberapa isu krusial yang berpotensi menimbulkan polemik:
– Kewenangan Penyelidikan yang Terlalu Luas
“Tanpa kontrol yang jelas, penyelidikan bisa melebar dan menimbulkan penyalahgunaan. Komisi III DPR perlu membuka ruang diskusi lebih luas dengan publik,” tegas Noor Rachmad.
– Dominasi Kepolisian sebagai Penyidik Utama
Istilah “penyidik utama” yang melekat pada Kepolisian dianggap berpotensi mengurangi peran lembaga lain dalam proses hukum. Noor meminta agar Komisi III DPR RI meninjau ulang definisi ini agar tidak terjadi monopoli kewenangan dalam penanganan perkara pidana.
– Penegasan Wewenang Kejaksaan dalam Penyidikan Tipikor.
KBPA mengingatkan bahwa RUU KUHAP harus menjaga peran strategis Kejaksaan, terutama dalam penyidikan tindak pidana korupsi (Tipikor). Kejaksaan Agung dinilai memiliki posisi penting yang tidak boleh dikurangi dalam RUU KUHAP.
BACA JUGA: Hingga Juni, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Sudah Hentikan Penuntutan 40 Perkara dengan Pendekatan Keadilan Restoratif
Tuntutan Uji Publik dan Partisipasi Masyarakat
KBPA menegaskan bahwa sebelum RUU KUHAP disahkan, uji publik harus dilakukan secara masif. Partisipasi masyarakat sipil, akademisi, praktisi hukum, serta kelompok terdampak menjadi hal mutlak untuk memastikan produk hukum ini tidak malah menjadi instrumen pelanggaran hak-hak dasar warga negara.
RUU KUHAP merupakan pondasi sistem hukum pidana di Indonesia. Oleh karena itu, transparansi, akuntabilitas, dan pelibatan seluruh elemen bangsa menjadi kunci utama dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil, humanis, dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan. (KSC)
