KLIKSUMUT.COM | JAKARTA – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menghormati proses hukum yang tengah berjalan terkait kasus yang menimpa Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Silmy Karim. Di saat yang sama, pemerintah memastikan pelayanan publik tetap berjalan normal dan tidak terganggu oleh proses hukum tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, dikutip Jumat (5/6/2026).
Menurut Prasetyo, pemerintah memberikan dukungan penuh terhadap langkah aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.
Mensesneg menegaskan bahwa pemerintah menghormati seluruh proses hukum yang saat ini sedang berlangsung dan menyerahkan penanganannya kepada aparat yang berwenang.
“Pemerintah menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh aparat penegak hukum, baik Kejaksaan, Kepolisian maupun Komisi Pemberantasan Korupsi yang terus bekerja keras dalam upaya bersama memerangi tindak pidana korupsi,” ujar Prasetyo Hadi.
Pernyataan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendukung penegakan hukum yang transparan, profesional, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam keterangannya, Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani surat pemberhentian Silmy Karim dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Langkah tersebut diambil sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga kredibilitas institusi negara serta memastikan jalannya pemerintahan tetap berjalan efektif.
BACA JUGA: Kejagung Tak Sita 21.801 Motor Listrik Proyek Rp1 Triliun BGN, Ini Alasannya
Meski terjadi pergantian pejabat, pemerintah memastikan seluruh fungsi pelayanan publik di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tetap berjalan sebagaimana mestinya.
Pemerintah telah melakukan koordinasi dengan jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk memastikan tidak ada gangguan terhadap layanan masyarakat.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Menteri Imipas untuk memastikan peristiwa ini tidak boleh mengganggu sama sekali pelayanan-pelayanan kepada masyarakat yang berada di bawah naungan Kementerian Imipas,” kata Prasetyo.
Pemerintah menegaskan bahwa pelayanan keimigrasian, pemasyarakatan, serta berbagai layanan publik lainnya harus tetap berlangsung optimal demi menjaga kepercayaan masyarakat.
Prasetyo Hadi juga menegaskan bahwa pemberantasan korupsi merupakan salah satu agenda utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, Presiden secara konsisten mengingatkan seluruh jajaran kementerian dan lembaga untuk menjaga integritas, memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, serta melakukan pembenahan di lingkungan kerja masing-masing.
“Di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu yang harus kita pastikan bersama adalah kita harus perang melawan korupsi,” tegas Prasetyo.
Pemerintahan Presiden Prabowo disebut terus mendorong reformasi birokrasi dan penguatan sistem pengawasan internal guna mencegah praktik korupsi di lingkungan pemerintahan.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Pemerintah berharap seluruh aparatur negara menjadikan integritas sebagai fondasi utama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
Kasus yang menjerat Silmy Karim menjadi pengingat bahwa upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan secara berkelanjutan tanpa pandang bulu.
Pemerintah menegaskan akan terus mendukung kerja aparat penegak hukum dalam mengusut berbagai dugaan tindak pidana korupsi sebagai bagian dari komitmen membangun Indonesia yang bersih dari praktik koruptif. (KSC)
TIM REDAKSI








