KLIKSUMUT.COM | JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa Pancasila harus menjadi landasan utama pembangunan ekonomi nasional yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, pemerataan pembangunan, dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Penegasan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 yang berlangsung di Gedung Pancasila, Jakarta, Senin (1/6/2026).
Dalam amanatnya, Presiden menekankan bahwa konsep Ekonomi Pancasila bukan hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi harus mampu menghadirkan kemakmuran yang dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia.
Presiden menjelaskan bahwa ekonomi yang berlandaskan Pancasila memiliki karakter religius, berkemanusiaan, serta memperkuat persatuan nasional. Salah satu implementasi nyata dari prinsip tersebut adalah pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab demi kesejahteraan masyarakat.
“Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekadar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita di masa depan,” ujar Prabowo.
Menurut Kepala Negara, sumber daya alam Indonesia harus menjadi modal utama dalam membangun kemandirian bangsa sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa ekonomi Pancasila harus memberikan manfaat nyata kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok yang selama ini membutuhkan perhatian lebih besar dari negara.
Ia menyoroti pentingnya pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak Indonesia, kemudahan akses pupuk bagi petani, perluasan akses pasar bagi nelayan, serta perlindungan terhadap hak-hak pekerja.
BACA JUGA: Presiden Prabowo Tegaskan Ekonomi Pancasila Jadi Arah Pembangunan Nasional
“Anak-anak kita harus memperoleh gizi yang cukup. Petani harus mendapatkan pupuk tepat waktu dengan harga yang benar. Nelayan harus memperoleh akses pasar yang adil dan diberdayakan. Pekerja kita harus memperoleh kesempatan penghidupan yang layak serta perlindungan yang memadai,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menegaskan komitmen pemerintah dalam menghadirkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.
Presiden juga mengingatkan bahwa selama bertahun-tahun sebagian besar keuntungan dari pengelolaan sumber daya alam Indonesia belum sepenuhnya dinikmati oleh rakyat.
Menurutnya, kondisi tersebut harus segera diperbaiki agar nilai tambah ekonomi dapat dinikmati di dalam negeri dan mendorong pertumbuhan industri nasional.
“Ekonomi kita tidak boleh hanya menguntungkan segelintir orang saja. Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain di luar negeri. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir keluar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi,” ujar Prabowo.
Untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi nasional, Presiden Prabowo menegaskan pemerintah akan terus memperkuat sejumlah kebijakan strategis, termasuk sistem ekspor satu pintu, hilirisasi industri, dan penguatan pengelolaan devisa hasil ekspor.
Langkah tersebut diyakini mampu meningkatkan nilai tambah produk nasional sekaligus memperkuat daya saing Indonesia di pasar global.
“Karena itu pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia,” katanya.
Peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 menjadi momentum bagi pemerintah untuk kembali menegaskan cita-cita para pendiri bangsa dalam membangun ekonomi yang berkeadilan dan berpihak kepada rakyat.
Presiden Prabowo menilai Ekonomi Pancasila merupakan jalan strategis menuju Indonesia yang lebih kuat, mandiri, berdaulat, dan sejahtera.
Dengan penguatan hilirisasi, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta keberpihakan kepada petani, nelayan, pekerja, dan masyarakat kecil, pemerintah optimistis dapat mewujudkan kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. (KSC)
TIM REDAKSI
