KLIKSUMUT.COM | JAKARTA – Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintahannya menjalankan mazhab ekonomi Pancasila sebagai fondasi utama pembangunan nasional. Penegasan tersebut disampaikan Presiden dalam pidato pada Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (20/05/2026).
Dalam pidatonya, Presiden menekankan bahwa arah pembangunan ekonomi Indonesia tidak boleh hanya menguntungkan kelompok tertentu, melainkan harus berpihak kepada seluruh rakyat Indonesia dengan menjunjung tinggi nilai keadilan sosial dan persatuan bangsa.
“Mazhab ekonomi yang kita jalankan adalah mazhab ekonomi Pancasila. Ekonomi yang berketuhanan, ekonomi yang berkemanusiaan, ekonomi yang menjunjung tinggi persatuan nasional,” tegas Presiden Prabowo.
Presiden menegaskan bahwa negara memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pemerintah harus hadir untuk memastikan seluruh rakyat merasakan manfaat pembangunan.
“Ekonomi kita harus berkeadilan sosial, ekonomi kita harus berpihak kepada rakyat Indonesia seluruhnya. Negara harus hadir, negara harus menjaga keseimbangan, negara harus memastikan pertumbuhan sekaligus pemerataan,” ujarnya.
Pernyataan tersebut sekaligus mempertegas komitmen pemerintah dalam membangun sistem ekonomi nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis kepentingan rakyat.
Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo juga menyoroti pentingnya pelayanan publik yang unggul dan birokrasi yang profesional sebagai syarat utama negara maju. Ia menilai kepastian hukum dan dukungan pemerintah terhadap sektor swasta menjadi faktor penting dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing nasional.
“Tidak ada negara maju yang tidak unggul dalam memberikan pelayanan publik. Pemerintah harus menjadi pemerintah yang unggul, membantu swasta menciptakan lapangan kerja,” tutur Presiden.
Presiden menambahkan bahwa penguatan institusi negara terus dilakukan, termasuk melalui peningkatan kesejahteraan aparatur negara guna menciptakan lembaga yang bersih, profesional, dan bebas korupsi.
“Ada yang sampai hampir 300 persen naiknya penghasilan hakim-hakim kita,” katanya.
Presiden Prabowo kembali menegaskan komitmennya dalam memberantas korupsi dan memperbaiki tata kelola birokrasi nasional. Kepala Negara meminta seluruh kementerian dan lembaga segera membersihkan praktik penyimpangan di lingkungan masing-masing.
“Kita harus bertekad terus membangun pemerintah yang kuat, pemerintah yang profesional, pemerintah yang tidak korup. Kita harus bersama-sama menjaga semua,” tegasnya.
Langkah tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam memperkuat kepercayaan publik dan menciptakan iklim investasi yang sehat di Indonesia.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo turut menyoroti perkembangan program Koperasi Merah Putih yang kini terus diperluas di berbagai daerah. Program tersebut diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan hingga tingkat desa dan kecamatan.
Saat ini, sebanyak 1.061 koperasi telah beroperasi. Pemerintah menargetkan sedikitnya 20 ribu koperasi aktif pada Agustus 2026 dan lebih dari 60 ribu koperasi beroperasi hingga akhir tahun.
“Koperasi Merah Putih sudah 1.061 yang operasional. Target kita di bulan Agustus, kita akan operasionalkan minimal 20 ribu koperasi, dan di akhir tahun harus di atas 60 ribu,” ujar Presiden.
Selain ekonomi kerakyatan, Presiden juga menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional melalui pengembangan energi baru dan terbarukan.
BACA JUGA: Rupiah Tembus Rp17.700 per Dolar AS, Airlangga Ungkap Penyebab Utama Tekanan Kurs
Pemerintah saat ini mempercepat pembangunan energi surya dengan target mencapai 100 gigawatt dalam tiga tahun ke depan. Program tersebut akan dipadukan dengan percepatan konversi kendaraan berbahan bakar minyak (BBM) ke kendaraan listrik guna mengurangi ketergantungan impor energi.
“Kita sudah canangkan akan membangun seratus gigawatt dari tenaga surya dalam tiga tahun ini. Kita padukan ini dengan konversi motor dan mobil dari BBM ke motor listrik,” jelas Presiden.
Presiden optimistis kebijakan tersebut mampu menghemat devisa negara sekaligus memperkuat kemandirian energi nasional.
“Insyaallah kita akan hilangkan ketergantungan kita kepada impor BBM, dan kita akan menghemat devisa kita yang sangat berharga,” pungkasnya. (KSC)
TIM REDAKSI
