KLIKSUMUT,COM | JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (21/5/2026), guna membahas kesiapan implementasi kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) yang akan mulai berlaku pada 1 Juni 2026.
Rapat tersebut juga membahas strategi pemerintah menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global yang masih berlangsung akibat konflik geopolitik dan perlambatan ekonomi dunia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah telah mempersiapkan berbagai regulasi pendukung agar implementasi kebijakan DHE berjalan tepat waktu.
“Tadi melaporkan ke Bapak Presiden terkait dengan rencana implementasi dari dua hal yaitu pelaksanaan devisa hasil ekspor yang berlangsung tanggal 1 Juni besok,” ujar Airlangga kepada awak media usai rapat di Istana Merdeka.
Selain kebijakan DHE, pemerintah juga tengah menyiapkan mekanisme ekspor sejumlah komoditas strategis seperti crude palm oil (CPO), batu bara, dan ferro alloy melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia.
Menurut Airlangga, seluruh instrumen regulasi dari berbagai kementerian dan lembaga saat ini dalam tahap finalisasi sebelum diberlakukan awal Juni mendatang.
“Berbagai instrumen regulasi, baik dari Permendag, dari BI, maupun dari Menteri Keuangan juga akan disiapkan dan sebelum 1 Juni itu akan diselesaikan,” katanya.
Pemerintah juga langsung bergerak melakukan sosialisasi kepada berbagai asosiasi pelaku usaha agar dunia industri memahami arah kebijakan baru tersebut.
BACA JUGA: Presiden Prabowo Tegaskan Ekonomi Pancasila Jadi Arah Pembangunan Nasional
“Sosialisasi kepada asosiasi juga akan dilakukan sore hari ini jam 4, sehingga asosiasi-asosiasi yang terkait mengetahui kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah,” lanjut Airlangga.
Terkait implementasi kebijakan melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia, Airlangga menegaskan investor asing tidak perlu khawatir karena aktivitas ekspor tetap dilakukan perusahaan-perusahaan eksisting.
Pemerintah hanya memperkuat sistem pelaporan dan pengawasan terhadap devisa hasil ekspor untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
“Yang pertama tentu tidak perlu khawatir, karena seluruh ekspor masih dilakukan oleh perusahaan di sektor existing,” ujar Airlangga.
“Dalam ekspor itu langsung ada pelaporan kepada Danantara, sehingga dalam tiga bulan nanti kita fine tune sistemnya,” tambahnya.
Dalam rapat tersebut, pemerintah juga membahas berbagai langkah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah kondisi global yang belum stabil.
Salah satu kebijakan yang dibahas adalah perpanjangan skema work from home (WFH) selama dua bulan ke depan sebagai bagian dari strategi efisiensi dan penyesuaian aktivitas ekonomi nasional.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan sejumlah paket insentif ekonomi guna menjaga daya beli masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua 2026.
“Tadi dibahas berbagai kebijakan yang akan diambil, termasuk kebijakan paket terkait dengan ekonomi ke depan dalam situasi seperti sekarang di mana perang belum berakhir. Maka juga akan dilanjutkan work from home untuk dua bulan ke depan,” jelas Airlangga.
Langkah pemerintah tersebut dinilai menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi Indonesia di tengah tekanan global sekaligus memastikan arus investasi dan perdagangan tetap berjalan optimal. (KSC)
TIM REDAKSI
