KLIKSUMUT.COM | JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi menganugerahkan mantan Presiden Soeharto sebagai Pahlawan Nasional dalam Upacara Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (10/11/2025).
Soeharto menjadi satu dari 10 tokoh yang ditetapkan sebagai pahlawan nasional melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116/TK/Tahun 2025. Penetapan itu dibacakan oleh Sekretaris Militer Presiden, Laksamana Muda Wahyu Yudhayana.
“Memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada mereka yang namanya tersebut. Keputusan ini sebagai penghargaan dan penghormatan yang tinggi atas jasa luar biasa untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa,” ujar Wahyu Yudhayana dalam pembacaan Keppres di Istana Negara.
Selain Soeharto, sembilan tokoh lain yang turut dianugerahi gelar pahlawan nasional tahun ini adalah:
-
Abdurrahman Wahid (Gus Dur) – Presiden ke-4 RI
-
Marsinah – Aktivis buruh
-
Mochtar Kusumaatmadja – Mantan Menteri Hukum dan Luar Negeri
-
Rahmah El Yunusiyyah – Tokoh pendidikan dan pendiri Diniyyah Puteri Padang Panjang
-
Sarwo Edhie Wibowo – Mantan Komandan RPKAD
-
Sultan Muhammad Salahuddin – Tokoh Kesultanan Bima
-
Syaikhona Muhammad Kholil – Ulama besar Bangkalan
-
Tuan Rondahaim Saragih – Tokoh perlawanan dari Sumatera Utara
-
Sultan Zainal Abidin Syah – Sultan Tidore
Dalam upacara tersebut, Presiden Prabowo yang mengenakan jas abu-abu, dasi biru, dan peci hitam, menyalami para perwakilan keluarga pahlawan satu per satu.
BACA JUGA: Gus Ipul Tegaskan Keputusan Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto Ada di Tangan Dewan Gelar
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa penganugerahan ini adalah bentuk penghormatan kepada para tokoh yang dinilai berjasa besar bagi bangsa.
“Kami menghormati para pendahulu, terutama para pemimpin, yang apa pun sudah pasti memiliki jasa luar biasa terhadap bangsa dan negara,” kata Prasetyo.
Penetapan Soeharto sebagai pahlawan nasional menuai reaksi keras dari berbagai kalangan masyarakat sipil.
Pada Kamis (6/11/2025), kelompok Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto (Gemas) menggelar aksi di depan kantor Kementerian Kebudayaan, Jakarta. Mereka menilai keputusan tersebut mencederai nilai-nilai kepahlawanan di Indonesia.
“Soeharto memiliki rekam jejak pelanggaran HAM serta praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan catatan itu, ia tidak pantas menyandang gelar pahlawan nasional,” kata Axel Primayoga, perwakilan Gemas.
Pandangan serupa juga disampaikan Franz Magnis-Suseno atau Romo Magnis, pengajar filsafat dari Universitas Katolik Parahyangan.
Dalam diskusi publik bertajuk “Menolak Gelar Pahlawan untuk Soeharto” di Gedung YLBHI, Jakarta (4/11/2025), Romo Magnis menegaskan bahwa Soeharto tidak layak dianugerahi gelar pahlawan nasional.
BACA JUGA: Soeharto dan Marsinah Masuk Daftar 40 Nama Calon Pahlawan Nasional
“Soeharto melakukan korupsi besar-besaran, memperkaya diri dan keluarganya. Ia juga bertanggung jawab atas peristiwa berdarah 1965-1966 yang menewaskan jutaan orang. Itu bukan perilaku seorang pahlawan nasional,” tegasnya.
Keputusan ini memunculkan perdebatan publik antara pihak yang menganggap Soeharto sebagai tokoh pembangunan dan pihak yang menilai rekam jejaknya penuh pelanggaran hak asasi manusia.
Sejumlah pengamat menilai pemerintah perlu menjelaskan dasar historis dan moral dalam pemberian gelar tersebut agar tidak menimbulkan polarisasi di masyarakat. (KSC)
TIM REDAKSI
