KLIKSUMUT.COM | MANDAILING NATAL – Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) mengamankan dua unit alat berat jenis excavator yang diduga akan digunakan untuk aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Senin (2/3/2026) pagi.
Penindakan dilakukan sekitar pukul 06.00 WIB oleh tim gabungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut bersama Satuan Brimob Polda Sumut di dua titik berbeda, yakni Desa Muara Batang Angkola dan Huta Godang Muda, Kecamatan Siabu.
Dalam proses pengamanan, petugas menghadapi upaya intervensi dari sejumlah pihak yang berusaha menghalangi penguasaan serta pembawaan alat berat tersebut. Meski demikian, situasi berhasil dikendalikan dan dua excavator akhirnya diamankan sebagai barang bukti guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut.
BACA JUGA: Bea Cukai Batam Gagalkan Penyelundupan Narkotika dan Cartridge Vape Mengandung Etomidate
Berdasarkan informasi yang dihimpun, lokasi yang diduga menjadi area pertambangan ilegal berada di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) wilayah KPH VIII Kabupaten Mandailing Natal. Kawasan ini merupakan hutan negara dengan fungsi produksi terbatas yang pemanfaatannya diatur secara ketat sesuai perundang-undangan.
Aktivitas pengerukan tanah di area tersebut dilaporkan berlangsung sekitar dua pekan terakhir. Awalnya, warga memantau keberadaan lima unit excavator yang beroperasi, namun jumlah alat berat dilaporkan bertambah seiring waktu.
Pengamanan dua unit excavator ini menjadi bagian dari langkah penegakan hukum terhadap praktik PETI yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, pencemaran sungai, hingga degradasi kawasan hutan negara.
BACA JUGA: Uang Palsu Marak di Jambi, Pedagang Resah Jelang Lebaran 2026
Saat ini, aparat kepolisian masih mendalami untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab, termasuk pemilik alat berat serta kemungkinan jaringan yang terlibat dalam operasi tambang emas ilegal di Madina.
Polda Sumut menegaskan akan terus melakukan pengawasan dan penindakan tegas terhadap pertambangan ilegal, demi menjaga kelestarian lingkungan serta menegakkan supremasi hukum di Sumatera Utara. (KSC)
TIM REDAKSI
