Pesta Rakyat Tanpa Gratifikasi
Presiden Jokowi mengundang enam ribu tamu dalam pernikahan putra bungsunya ini. Ini belum termasuk 13.000 relawan pendukung yang ikut hadir dalam resepsi. Salah seorang relawan Jokowi asal Banyumas, Supriyanto, mengatakan kehadirannya di pernikahan putra bungsu Presiden ini sebagai bentuk ungkapan rasa berbahagia. Bersama rombongan dari daerah asal, imbuh Supriyanto, akan bertemu dengan riibuan relawan dari berbagai daerah di Indonesia.
“Kami cinta dengan pak Jokowi, kami ikut hadir di resepsi pernikahan mas Kaesang, putra Pak Presiden ini dengan Mbak Erina. Rencana kami pulang nanti malam, kita ikuti acara di sini dulu,” jelas Supriyanto saat ditemui sebelum masuk kompleks Mangkunegaran.
Dari pantauan lokasi resepsi di sekitar kompleks Pura Mangkunegaran ribuan warga dan relawan berjejal di sepanjang jalur kirab pengantin. Jalur tersebut juga didirikan deretan tenda berisi 16 ribu paket makanan yang dibagikan secara gratis ke warga.
Juru bicara keluarga Presiden, Gibran Rakabuming Raka, panitia pernikahan menerapkan sejumlah aturan bagi tamu undangan, antara lain tidak menerima sumbangan dalam bentuk uang maupun kado.
“Iya memang (tidak terima sumbangan) zamanku kan yo ora (tidak) menerima sumbangan, nggak ada sumbangan ya, nggak usah bawa sumbangan. Aturan kan juga karena status bapak sebagai Presiden/ Kepala Negara. Kami juga tidak ingin merepotkan tamu undangan yang datang. Tamu undangan bisa rawuh aja kami sudah senang,” kata Gibran ditemui di Balai Kota Solo, Senin (5/12/2022).
BACA JUGA: Tiba di Tokyo, Presiden Jokowi akan Bertemu Perdana Menteri Jepang
Putra sulung Presiden Jokowi itu justru meminta doa restu untuk pernikahan Kaesang dan Erina dari tamu undangan.
Selain itu, lanjut Gibran, dirinya menyebut karangan bunga untuk pernikahan Kaesang dan Erina masih diperbolehkan.
“Ya minta doa aja, minta doa. Karangan bunga boleh, wis itu wae (udah itu aja) ya,” ungkap kakak sulung Kaesang Pangarep ini.
Deretan karangan bunga dari pejabat tinggi negara hingga para kolega pun tampak memenuhi kompleks lokasi resepsi pernikahan di Pura Mangkunegaran Solo.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menjelaskan aturan pejabat negara terkait gratifikasi, termasuk dalam menggelar pesta pernikahan. Regulasi itu memaparkan pejabat negara jika menerima gratifikasi wajib melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK untuk dianalisa. Komisi antirasuah akan menetapkan sikap terkait gratifikasi tersebut. (VOA)
