KLIKSUMUT.COM | JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyoroti potensi lonjakan inflasi harga pangan dan kelangkaan minyak akibat eskalasi perang Amerika Serikat-Israel melawan Iran. Pemerintah saat ini masih mengambil sikap wait and see sembari memantau perkembangan konflik dan dampaknya terhadap rantai pasok global.
Dalam forum diskusi ekonomi di Jakarta Selatan, Senin (2/3/2026), Airlangga mengungkapkan kekhawatiran terbesar terletak pada kemungkinan penutupan Selat Hormuz, jalur vital yang dilalui sekitar 20 persen distribusi minyak dunia.
“Kita belum tahu perang ini lama atau pendek. Yang mengkhawatirkan tentu penutupan Selat Hormuz, karena 20 persen minyak global lewat di sana dan 20 persen kebutuhan minyak Indonesia juga berkontrak dengan Saudi,” ujar Airlangga.
Konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran tersebut telah mendorong kenaikan harga minyak mentah dunia.
Harga minyak West Texas Intermediate (WTI) untuk suplai April 2026 tercatat di level 71,78 dolar AS per barel, naik 7,10 persen dari posisi akhir pekan sebelumnya sebesar 67,02 dolar AS. Bahkan, per hari ini harga WTI telah menyentuh kisaran 73 dolar AS per barel.
Meski demikian, Airlangga memastikan bahwa tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih relatif terkendali.
“WTI hari ini sudah 73 dolar, namun asumsi APBN kita di 70 dolar, jadi relatif masih terkendali,” tegasnya.
Ia menambahkan, negara-negara anggota OPEC berupaya menjaga stabilitas pasokan dan produksi guna meredam gejolak global. Namun, persoalan utama tetap pada distribusi dan transportasi jika blokade benar-benar terjadi.
BACA JUGA: Bapanas Percepat Penerbitan Health Certificate, Ekspor 2.280 Ton Beras Haji Nusantara ke Arab Saudi
Tak hanya minyak, konflik Timur Tengah juga berpotensi mengganggu distribusi pangan dan komoditas strategis lainnya. Airlangga mengingatkan bahwa Indonesia pernah menghadapi situasi serupa saat pandemi Covid-19 dan perang Rusia-Ukraina.
Menurutnya, lonjakan harga komoditas memang bisa memicu inflasi, tetapi di sisi lain juga berpotensi meningkatkan penerimaan negara, terutama dari ekspor batu bara dan kelapa sawit.
“Kalau batu bara dan kelapa sawit naik, penerimaan negara juga naik. Itu yang terjadi di tahun 2022 dan 2023,” jelasnya.
Airlangga juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberi perhatian khusus terhadap kondisi stok dan ketahanan pangan nasional.
Dalam rapat di Hambalang, Presiden meminta percepatan negosiasi perdagangan dengan Amerika Serikat, termasuk terkait pembelian minyak dan investasi Indonesia di luar negeri.
“Beliau secara khusus mengecek kondisi pangan yang relatif aman dan memberi catatan untuk mempercepat negosiasi dengan Amerika,” ujar Airlangga.
Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat cadangan strategis nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global.
BACA JUGA: Pantau Harga Pangan Ramadan 2026, Bapanas Sidak Pasar Jatinegara
Di tengah eskalasi perang, Airlangga menekankan bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih dalam kondisi relatif aman. Beberapa indikator yang menjadi penopang antara lain: Konsumsi domestik: 54 persen, Rasio utang pemerintah: di bawah 30 persen terhadap PDB, Cadangan devisa: 154,6 miliar dolar AS dan Rasio perdagangan luar negeri: 42 persen terhadap PDB
Dengan struktur ekonomi yang ditopang konsumsi domestik dan rasio utang yang terkendali, pemerintah optimistis Indonesia mampu meredam dampak gejolak global.
Namun demikian, dinamika konflik dan potensi blokade Selat Hormuz tetap menjadi faktor krusial yang akan menentukan arah inflasi, harga energi, serta stabilitas pangan nasional dalam beberapa bulan ke depan. (KSC)
TIM REDAKSI
