KLIKSUMUT.COM | MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) tengah mengkaji rencana pembangunan pelabuhan logistik di Gunungsitoli, Kepulauan Nias, sebagai salah satu strategi untuk menjaga ketersediaan kebutuhan pokok dan logistik apabila terjadi bencana yang menyebabkan akses transportasi menuju wilayah kepulauan tersebut terputus.
Rencana pelabuhan logistik ini berbeda dengan pelabuhan penumpang yang selama ini melayani mobilitas masyarakat dari dan menuju Kepulauan Nias.
Pelabuhan yang direncanakan tersebut akan dilengkapi dengan sejumlah fasilitas pendukung, di antaranya pergudangan, cold storage, serta sarana logistik lainnya.
BACA JUGA: Zero ODOL 2027, Dishub Sumut Soroti Lemahnya Pengawasan Truk Bermuatan Lebih
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Sumatera Utara, Yudha Pratiwi Setiawan, S.STP., M.SP., mengatakan pembangunan pelabuhan logistik menjadi perhatian Gubernur Sumut karena kondisi geografis Kepulauan Nias yang memiliki tantangan tersendiri, terutama dalam menghadapi potensi bencana.
“Pak Gubernur ingin membuat pelabuhan logistik di situ. Rencananya ada pergudangan, cold storage dan lain-lain. Tujuannya untuk mengantisipasi apabila terjadi bencana sehingga Pulau Nias tidak terisolasi,” ujar Yudha di ruang kerjanya, Senin (28/9/2026).
Menurut Yudha, saat ini pemerintah masih berada pada tahap kajian. Salah satu hal yang dihitung adalah kebutuhan stok logistik yang harus disiapkan apabila terjadi kondisi darurat dan akses transportasi menuju Nias terganggu.
Pemprov Sumut menargetkan tahapan pembangunan pelabuhan logistik tersebut sudah dapat mulai dilakukan pada 2027, setelah berbagai kajian dan persiapan dinyatakan memenuhi syarat.
Tidak Mengandalkan APBD
Yudha menjelaskan, pembangunan pelabuhan logistik Gunungsitoli direncanakan tidak sepenuhnya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Pemprov Sumut akan mendorong keterlibatan investor, dengan dukungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Skema tersebut dipertimbangkan karena kebutuhan investasi pembangunan pelabuhan diperkirakan sangat besar. Bahkan, biaya pembangunan dermaga saja disebut dapat mencapai ratusan miliar rupiah.
“Kalau menggunakan APBD, akan sangat besar. Dermaganya saja bisa ratusan miliar, belum lagi pelabuhan dan bangunan logistiknya. Karena itu kita rencanakan menggunakan investor yang dibantu BUMD,” jelasnya.
Selain pembangunan dermaga, investasi nantinya juga mencakup fasilitas pergudangan, cold storage, serta berbagai infrastruktur pendukung untuk memastikan distribusi logistik dapat berjalan ketika terjadi gangguan transportasi.
Pelabuhan Goro Jadi Salah Satu Lokasi yang Dikaji
Untuk lokasi, kawasan Pelabuhan Goro, Gunungsitoli, menjadi salah satu wilayah yang tengah dikaji pemerintah.
Kawasan tersebut dinilai memiliki posisi yang relatif strategis karena berada tidak terlalu jauh dari Bandara Binaka serta berada pada jalur menuju pusat Kota Gunungsitoli.
Namun, pemerintah tidak ingin terburu-buru menetapkan lokasi dan memulai pembangunan. Kondisi geografis Kepulauan Nias menjadi salah satu faktor penting yang harus dikaji secara mendalam.
Kajian teknis dan geografis diperlukan untuk memastikan konstruksi pelabuhan nantinya mampu menyesuaikan dengan kondisi tanah, perubahan kontur wilayah, serta potensi bencana.
Menurut Yudha, persoalan geografis juga menjadi tantangan dalam pembangunan infrastruktur lain di Kepulauan Nias, termasuk jaringan jalan.
Sejumlah ruas jalan, khususnya yang mengarah ke wilayah Nias Barat, disebut menghadapi persoalan kondisi tanah dan perubahan kontur sehingga membutuhkan penanganan dengan konstruksi yang sesuai.
“Karakteristik geografis Nias ini harus menjadi perhatian. Investor juga harus memahami kondisi tanah, perubahan wilayah dan potensi bencana sebelum pembangunan dilakukan,” ujarnya.
Pengelolaan Pelabuhan di Tanjungbalai Juga Dibahas
Dalam pembahasan tersebut, Pemprov Sumut juga menyinggung persoalan pengelolaan sejumlah pelabuhan di kawasan Tanjungbalai.
Salah satu kendala yang masih dihadapi adalah pemerintah pusat membutuhkan kepastian mengenai kesiapan pemerintah daerah apabila nantinya diberikan kewenangan untuk mengelola pelabuhan.
Pemerintah daerah diminta menjelaskan bentuk pengelolaan yang akan dilakukan sekaligus memastikan kesiapan anggaran untuk biaya pemeliharaan.
BACA JUGA: Dishub Sumut Operasionalkan 33 Bus Perintis Gratis untuk Pelajar di 5 Kabupaten
Pasalnya, biaya pemeliharaan atau maintenance infrastruktur pelabuhan tidak kecil.
“Yang pertama, pemerintah pusat belum yakin dengan pemerintah daerah terkait pengelolaan ke depannya. Mereka meminta kalau kami mau mengelola, apa yang akan dibuat dan berapa anggaran yang disiapkan. Maintenance pelabuhan itu tidak kecil,” katanya.
Pemprov Sumut masih akan melakukan kajian lebih lanjut sebelum menentukan langkah berikutnya, baik terkait pembangunan pelabuhan logistik di Gunungsitoli maupun skema pengelolaan infrastruktur pelabuhan lainnya.
Jika terealisasi, pelabuhan logistik tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu infrastruktur strategis untuk memperkuat ketahanan logistik Kepulauan Nias, terutama ketika terjadi bencana yang berpotensi memutus akses transportasi dan menghambat distribusi kebutuhan masyarakat. (KSC)
