KLIKSUMUT.COM | LANGKAT – Pemerintah Kabupaten Langkat menyiapkan paket stimulus ekonomi langsung bagi warga kurang mampu, mulai dari bantuan ternak ayam petelur lengkap dengan kandang hingga fasilitasi sertifikasi halal pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam APBD 2027. Program pemberdayaan ini dirancang beriringan dengan percepatan pemulihan infrastruktur pascabanjir dan langkah strategis mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kebijakan strategis ini disampaikan Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Langkat, Tiorita Br. Surbakti, melalui Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Langkat, H. Amril, S.Sos., M.AP., dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Langkat, Jumat (13/11/2026). Pemaparan tersebut merupakan jawaban resmi pemerintah daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2027.
BACA JUGA: 9.393 UMKM Terdampak Banjir di Langkat Terima Bantuan Presiden, Total Capai Rp28,17 Miliar
Fokus Pengentasan Kemiskinan dan Pemulihan Pascabanjir
Pada sektor pemberdayaan ekonomi, anggaran 2027 diarahkan pada program yang mendongkrak produktivitas dan pendapatan warga secara langsung. Selain bantuan ternak ayam dan sertifikasi halal UMKM, Pemkab Langkat juga memprioritaskan penguatan sektor pertanian serta perikanan.
Di saat bersamaan, penanganan dampak bencana alam menjadi perhatian mendesak. Pemkab Langkat memastikan koordinasi intensif bersama pemerintah provinsi dan pemerintah pusat terus berjalan. Langkah ini ditempuh untuk mempercepat pemulihan infrastruktur rusak akibat banjir sekaligus memperkuat sistem mitigasi bencana di wilayah Langkat.
Strategi Dongkrak PAD dan Kemandirian Fiskal
Dari sisi penerimaan, Pemkab Langkat menargetkan kemandirian fiskal guna menekan ketergantungan terhadap dana transfer pusat. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan digenjot melalui 4 langkah utama, seperti;
1. Optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah.
2. Penerapan digitalisasi sistem pembayaran untuk menekan kebocoran anggaran.
3. Pemanfaatan aset daerah secara lebih produktif.
4. Peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Skala Prioritas Pelayanan Dasar
Untuk pos belanja wajib, pemerintah daerah menerapkan skala prioritas ketat demi menjamin pemerataan layanan dasar hingga ke wilayah pedesaan. Anggaran difokuskan di 3 sektor vital, seperti;
1. Sektor pendidikan, untuk pemerataan distribusi tenaga pendidik, peningkatan kompetensi guru, serta perbaikan sarana dan prasarana sekolah.
2. Sektor kesehatan, untuk peningkatan mutu fasilitas kesehatan, pemerataan tenaga medis, ketersediaan obat-obatan, layanan ibu dan anak, serta percepatan penurunan angka stunting.
3. Sektor infrastruktur dasar, untuk perbaikan jalan, jembatan, drainase, dan jaringan irigasi secara bertahap sesuai tingkat kerusakan serta kemampuan keuangan daerah.
BACA JUGA: Sekda Asahan Pimpin Upacara Hari Pahlawan 2026, Kobarkan Semangat Pengabdian untuk Bangsa
Menutup penyampaiannya, Sekdakab Langkat H. Amril menegaskan bahwa keberhasilan APBD 2027 tidak akan diukur dari seberapa besar serapan anggaran, melainkan dari manfaat nyata yang dirasakan warga. Pemkab Langkat juga berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi Badan Anggaran (Banggar) dan komisi-komisi DPRD demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. (KSC)
