KLIKSUMUT.COM | ASAHAN – Pemerintah Kabupaten Asahan menyatakan kesiapan mendukung pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap belanja barang dan jasa serta belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan (JIJ) Tahun Anggaran 2026.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Asahan, Rianto, saat membuka Entry Meeting Pemeriksaan Kepatuhan BPK RI di Aula Mawar Kantor Bupati Asahan, Kamis (12/11/2026).
BACA JUGA: BPK Periksa Terinci Dana Pendidikan Labuhanbatu, Sejumlah Subkegiatan TA 2025 Realisasi Nol Persen
Dalam kegiatan tersebut, Rianto menegaskan bahwa seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) harus memberikan dukungan penuh kepada tim pemeriksa, terutama dalam penyediaan data, dokumen, maupun informasi yang dibutuhkan selama proses pemeriksaan berlangsung.
Menurutnya, pemeriksaan BPK merupakan bagian penting dalam mendorong terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang transparan, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, seluruh jajaran pemerintah daerah diminta tidak menghambat proses pemeriksaan dan bersikap terbuka terhadap setiap kebutuhan tim audit.
“Kami mohon arahan dan bimbingan. Apabila ada berkas-berkas yang diperlukan, kami siap untuk menyiapkannya, karena itu memang sudah menjadi tanggung jawab kami di Asahan. Mari kita dukung kegiatan Bapak-Bapak di Kabupaten Asahan,” ujar Rianto.
Ia juga berharap pemeriksaan tersebut tidak hanya menjadi bagian dari pelaksanaan tugas pengawasan, tetapi dapat memberikan masukan dan rekomendasi konstruktif bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki kualitas pengelolaan anggaran.
Secara khusus, perhatian diarahkan pada pelaksanaan belanja barang dan jasa serta belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan yang memiliki keterkaitan langsung dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Sementara itu, Wakil Penanggung Jawab Tim Pemeriksa BPK RI, Dwi Prayitno, menjelaskan bahwa pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari tugas rutin BPK RI untuk menilai tingkat kepatuhan pemerintah daerah terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan dan pelaksanaan anggaran.
Ia menegaskan bahwa pemeriksaan yang dilakukan bukan merupakan pemeriksaan khusus, melainkan pemeriksaan kepatuhan dengan fokus pada belanja barang dan jasa serta belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan.
Dwi Prayitno menyebutkan, tim pemeriksa dijadwalkan melaksanakan tugas selama 29 hari ke depan sejak dimulainya pemeriksaan. Adapun ruang lingkup pemeriksaan diarahkan pada Tahun Anggaran 2026, guna memastikan seluruh proses pengadaan barang dan jasa serta pelaksanaan belanja modal JIJ telah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, dukungan pemerintah daerah dan koordinasi yang baik dengan seluruh OPD menjadi faktor penting agar pemeriksaan dapat berlangsung efektif dan lancar.
Melalui Entry Meeting tersebut, ia berharap komunikasi antara tim pemeriksa BPK RI dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Asahan dapat terjalin secara optimal, sehingga kebutuhan data dan dokumen selama pemeriksaan dapat dipenuhi tepat waktu.
Kegiatan ini turut dihadiri para asisten di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Asahan, pimpinan organisasi perangkat daerah, serta Wakil Penanggung Jawab dan anggota Tim Pemeriksa BPK RI.
Pemeriksaan kepatuhan ini menjadi bagian penting dalam memastikan penggunaan anggaran daerah berjalan sesuai aturan, khususnya pada sektor belanja yang berkaitan dengan pengadaan kebutuhan pemerintahan dan pembangunan infrastruktur.
BACA JUGA: Wagub Sumut Kukuhkan Kepala Perwakilan BPKP Sumut, Perkuat Kolaborasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Pemerintah Kabupaten Asahan berharap melalui proses pemeriksaan tersebut dapat teridentifikasi berbagai hal yang perlu diperbaiki sekaligus memperkuat sistem pengendalian dan pengawasan internal.
Dengan dukungan seluruh perangkat daerah serta sinergi bersama BPK RI, pengelolaan keuangan Kabupaten Asahan diharapkan semakin tertib, efektif, transparan, dan akuntabel, sehingga penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung percepatan pembangunan daerah. (KSC)
Reporter: Dinda Meyla Sari
