KLIKSUMUT.COM | TELUKDALAM – Kasus kecelakaan beruntun yang menewaskan seorang pengendara berinisial OG di jalan umum Desa Hiliganôwô Salo’o, Kecamatan Telukdalam, Kabupaten Nias Selatan, pada Jumat 30 Oktober 2026 lalu, masih menyisakan perdebatan panjang di tengah masyarakat. Terlebih setelah penahanan pengemudi Toyota Avanza hitam BK 1520 AAP, MML alias Memo, ditangguhkan oleh penyidik.
Menanggapi beragam opini yang berkembang, Praktisi Hukum Sacrist Breedwan Harefa, S.H., menyampaikan pandangan yuridisnya. Ia meminta publik dan aparat penegak hukum agar tidak terburu- buru menyimpulkan siapa yang bersalah hanya melihat dari sisi posisi akhir kendaraan di lokasi kejadian.
BACA JUGA: Pemprov Sumut Dukung Nias Sport Festival 2027, Bidik Penguatan Pariwisata dan Ekonomi Masyarakat
Menurut Sacrist, dalam perkara kecelakaan lalu lintas, penentuan pertanggungjawaban pidana harus bertolak dari penyebab utama kecelakaan dan ada tidaknya unsur kelalaian dari masing-masing pihak yang terlibat. Posisi kendaraan yang melindas korban, kata dia, tidak serta merta membuktikan bahwa pengemudinya lalai.
Berdasarkan keterangannya kepada media di Gunungsitoli, Jumat, 13 November 2026, Sacrist menjelaskan bahwa mobil Avanza yang dikemudikan Memo diduga melaju di lajur kiri dengan kecepatan sekitar 30 hingga 40 kilometer per jam. Tidak ditemukan indikasi bahwa pengemudi mobil tersebut berkendara secara ugal- ugalan.
Petaka itu, lanjut Sacrist, diduga berawal dari manuver seorang pengendara sepeda motor trail yang menyalip secara tidak hati- hati hingga menyenggol sepeda motor matik yang dikendarai korban. Korban saat itu disebut tengah membonceng dua siswi SMA dan tidak mengenakan helm.
Akibat senggolan tersebut, sepeda motor korban diduga kehilangan kendali dan terhempas ke jalur mobil Avanza secara mendadak. Jarak yang sudah sangat dekat membuat pengemudi mobil tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan manuver menghindar.
Situasi itulah yang menurut Sacrist dapat dikategorikan sebagai keadaan memaksa atau overmacht sebagaimana diatur dalam Pasal 48 KUHP. Dalam doktrin hukum pidana, seseorang tidak dapat dipidana apabila perbuatannya dilakukan karena berada di bawah daya paksa atau situasi darurat yang secara teknis tidak mungkin dihindari. Dalam konteks ini, pengemudi mobil juga diposisikan sebagai pihak yang menjadi korban dari situasi yang diduga diciptakan oleh pihak lain.
Atas dasar itu, Sacrist menilai unsur pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi gugur terhadap pengemudi Avanza. Ia juga menyebut pengemudi mobil dapat dibebaskan dari kewajiban ganti rugi perdata berdasarkan Pasal 234 ayat (2) UU LLAJ, apabila kecelakaan terbukti disebabkan oleh tindakan pihak ketiga dan diperparah oleh pelanggaran keselamatan oleh korban sendiri.
Selain aspek pidana, Sacrist juga menyoroti sikap pengemudi Avanza pasca kejadian. Ia menilai Memo telah memenuhi kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 231 ayat (1) UU LLAJ, yakni dengan berhenti, meminta warga membantu mengevakuasi korban, dan menghubungi ambulans.
Terkait pergeseran mobil sejauh 200 meter dari lokasi kejadian sebelum polisi datang, Sacrist menyebut hal itu sebagai langkah penyelamatan diri dari potensi amuk massa, bukan sebagai tindakan tabrak lari. Ia pun mengapresiasi langkah Satlantas Polres Nias Selatan yang mengamankan pengemudi mobil dari ancaman main hakim sendiri dan mengabulkan permohonan penangguhan penahanan dengan jaminan.
Di akhir analisanya, Sacrist meminta agar fokus penegakan hukum diarahkan kepada pengendara sepeda motor trail hitam tanpa pelat nomor belakang yang diduga menjadi pemicu awal kecelakaan. Pengendara tersebut, menurutnya, wajib diburu dan diproses hukum, termasuk dengan ancaman jeratan Pasal 312 UU LLAJ tentang tabrak lari yang ancaman hukumannya di atas 9 tahun penjara.
Hingga berita ini dirilis, penyidik Satlantas Polres Nias Selatan masih melakukan pendalaman atas kasus tersebut. Semua pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini masih berstatus diduga dan berhak atas asas praduga tak bersalah, hingga ada penetapan resmi dari penyidik dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (KSC)
Reporter: Martinus Gea
