KLIKSUMUT.COM | MEDAN – Wakil Bupati Asahan, Rianto, mengikuti kegiatan optimalisasi peran Mal Pelayanan Publik (MPP) dalam pemulihan pelayanan publik pascabencana yang digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat peran pemerintah daerah dalam memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan, terutama ketika terjadi bencana yang berdampak terhadap berbagai sektor kehidupan dan aktivitas pemerintahan.
Kegiatan ini dihadiri Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) RI, Komjen Pol. (Purn.) Prof. Dr. H. Purwadi Arianto, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, para kepala daerah se-Sumatera Utara, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), serta tamu undangan lainnya.
Dalam arahannya, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan bahwa pemulihan pelayanan publik pascabencana merupakan salah satu tantangan besar yang harus dihadapi pemerintah daerah.
BACA JUGA: Wabup Asahan Lepas Tim Paskibra Jaguar dan Peserta ADC TVRI SD Al-Washliyah 80 Kisaran
Menurutnya, penanganan pascabencana tidak cukup hanya dengan memperbaiki infrastruktur yang rusak, tetapi juga harus memastikan seluruh layanan pemerintahan kembali beroperasi secara normal, bahkan mampu memberikan kualitas pelayanan yang lebih baik dari sebelumnya.
Bobby mengungkapkan, dari 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara, saat ini baru delapan daerah yang telah memiliki Mal Pelayanan Publik aktif. Salah satunya adalah Kabupaten Asahan.
Ia mendorong seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan di MPP, termasuk memperbanyak jenis layanan yang tersedia. Sementara bagi daerah yang belum memiliki MPP, diharapkan segera mengambil langkah untuk menghadirkan fasilitas pelayanan terpadu tersebut.
Sementara itu, Wakil Menteri PANRB RI, Komjen Pol. (Purn.) Prof. Dr. H. Purwadi Arianto, memberikan apresiasi terhadap komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah kabupaten/kota dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk berbagai upaya penanganan dampak bencana.
Ia menjelaskan bahwa bencana dapat mengganggu keberlangsungan pelayanan publik. Karena itu, pemerintah harus memastikan masyarakat tetap memperoleh pelayanan yang dibutuhkan dan tidak kehilangan akses terhadap layanan dasar maupun administrasi pemerintahan.
Menurutnya, Mal Pelayanan Publik merupakan representasi wajah birokrasi sekaligus bukti nyata kehadiran negara dalam memberikan pelayanan yang mudah, cepat, dan berkualitas.
Purwadi juga mengingatkan bahwa pola pelayanan pemerintah harus terus menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Bukan justru masyarakat yang dipaksa mengikuti sistem dan prosedur birokrasi yang berbelit-belit.
Dalam kesempatan tersebut, ia turut mengapresiasi delapan kabupaten/kota di Sumatera Utara yang telah memiliki MPP aktif, yakni Kabupaten Asahan, Simalungun, Batubara, Humbang Hasundutan, Labuhanbatu Utara, Kota Tebing Tinggi, Kota Medan, dan Kota Pematangsiantar.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Asahan Rianto menyampaikan bahwa keberadaan Mal Pelayanan Publik merupakan langkah strategis pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan yang terintegrasi, efektif, serta mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Asahan berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan dan peningkatan kualitas pelayanan melalui optimalisasi fungsi MPP.
Menurut Rianto, masuknya Kabupaten Asahan sebagai salah satu dari delapan daerah di Sumatera Utara yang telah memiliki MPP aktif merupakan sebuah kepercayaan sekaligus tanggung jawab yang harus dipertahankan.
“Ini merupakan kepercayaan sekaligus tanggung jawab yang harus kita jaga. Kita ingin masyarakat mendapatkan pelayanan yang mudah, cepat, transparan, dan tidak berbelit-belit,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah harus menjadi pihak yang memberikan kemudahan bagi masyarakat, bukan justru menambah kesulitan dalam mengurus berbagai keperluan administrasi.
“Masyarakat tidak boleh dipersulit oleh urusan administrasi. Justru pemerintah harus hadir memberikan kemudahan dan solusi atas setiap kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Rianto menilai kegiatan tersebut memberikan penguatan dan arahan penting bagi pemerintah daerah agar MPP tidak sekadar menjadi tempat pengurusan administrasi, melainkan berkembang sebagai pusat pelayanan terpadu yang mampu menjawab berbagai kebutuhan masyarakat, termasuk dalam kondisi pemulihan pascabencana.
BACA JUGA: Buka Entry Meeting Pemeriksaan BPK RI, Wabup Rianto Minta OPD Asahan Kooperatif dan Transparan
Ke depan, Pemkab Asahan akan terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan, penambahan jenis layanan, serta memperkuat koordinasi antarinstansi yang tergabung dalam MPP.
Dengan demikian, keberadaan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Asahan diharapkan semakin optimal dalam memangkas birokrasi, mempercepat proses pelayanan, serta memberikan kepastian dan kenyamanan bagi masyarakat.
Rianto menegaskan bahwa seluruh upaya pembenahan pelayanan publik harus berlandaskan pada kepentingan masyarakat. Sebab, keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya diukur dari sistem dan fasilitas yang tersedia, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat merasakan manfaat pelayanan yang diberikan. (KSC)
Reporter: Dinda Meyla Sari
