KLKSUMUT.COM | JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus mengakselerasi penyediaan hunian layak bagi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah peningkatan signifikan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah pada tahun 2026.
Jika pada tahun 2025 realisasi BSPS mencapai 45.000 unit, maka pada 2026 pemerintah menargetkan sebanyak 400.000 unit rumah akan dibangun atau direnovasi di seluruh Indonesia.
Menteri PKP, Maruarar Sirait, mengungkapkan bahwa dari total tersebut, sekitar 21.000 unit dialokasikan khusus untuk wilayah Papua.
“Kita tingkatkan kuota BSPS di seluruh Papua menjadi minimal sekitar 21.000 unit yang tersebar di enam provinsi dan 42 kabupaten/kota. Artinya, setiap kabupaten/kota mendapatkan minimal 500 unit,” ujar Maruarar, Kamis (30/04/2026).
Program BSPS di Papua menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong pemerataan pembangunan perumahan hingga ke wilayah timur Indonesia. Dengan demikian, masyarakat di Papua diharapkan dapat menikmati hunian yang layak, sehat, dan berkelanjutan.
BACA JUGA: Agus Kliwir Ajak PWI dan IJTI Tertibkan Perusahaan Pers, Tekankan Pentingnya 5W+1H
Menurut Maruarar, program ini juga merupakan bukti nyata kehadiran negara dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Program BSPS ini adalah bukti nyata kehadiran negara, terutama di Papua. Kita ingin masyarakat memiliki rumah yang layak, sehat, dan aman sebagai fondasi kehidupan yang lebih baik,” jelasnya.
Pemerintah menargetkan pelaksanaan program BSPS mulai berjalan pada Mei 2026. Percepatan ini dilakukan agar manfaat program dapat segera dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan, khususnya mereka yang tinggal di rumah tidak layak huni (RTLH).
“Kita ingin bergerak cepat agar masyarakat segera merasakan manfaatnya,” tegas Maruarar.
Lebih lanjut, pendekatan program BSPS tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik rumah, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat. Melalui skema swadaya, masyarakat dilibatkan langsung dalam proses pembangunan atau renovasi rumah mereka.
BACA JUGA: Ikut Kembangkan Pendidikan Aceh, Mualem Ucapkan Terimakasih kepada Arab Saudi
Selain itu, program ini juga dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran dengan dukungan pendampingan teknis di lapangan.
“Melalui skema swadaya, masyarakat terlibat langsung dalam proses pembangunan rumahnya. Ini tidak hanya memperbaiki rumah, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal,” pungkasnya.
Dengan peningkatan target BSPS ini, pemerintah berharap dapat mempercepat pengurangan angka rumah tidak layak huni sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata di seluruh Indonesia. (KSC)
TIM REDAKSI
