KLIKSUMUT.COM | BANDUNG – Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan stabilitas harga dan ketersediaan pangan nasional tetap terjaga menjelang Lebaran 2026. Berbagai program intervensi pangan terus digencarkan sejak sebelum Ramadan hingga Idul Fitri.
Sejumlah program yang dijalankan antara lain Gerakan Pangan Murah (GPM), Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras, serta mobilisasi stok melalui Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP). Selain itu, pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan beras dan minyak goreng bagi masyarakat.
Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, mengatakan bahwa pemerintah memastikan stok pangan nasional dalam kondisi aman dan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadan hingga Idul Fitri.
Menurutnya, arahan tersebut juga sejalan dengan kebijakan Kepala Bapanas, Andi Amran Sulaiman, yang menegaskan pentingnya menjaga stabilitas pangan nasional menjelang hari besar keagamaan.
“Stok pangan nasional kita aman dan memadai. Pemerintah memastikan berbagai program intervensi pangan terus dilakukan sampai Lebaran untuk memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat,” ujar Ketut di Bandung, Minggu (15/3/2026).
Ketut menjelaskan, program intervensi pangan bertujuan membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendapatkan bahan pangan dengan harga terjangkau.
Selain itu, program ini juga berfungsi menjembatani daerah yang memiliki surplus stok pangan dengan daerah yang mengalami kekurangan pasokan.
“Tidak hanya GPM, SPHP juga berjalan untuk beras. Kemudian FDP juga kita lakukan untuk distribusi dari daerah surplus ke daerah yang membutuhkan,” jelasnya.
Ia menambahkan, pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan kepada 33,2 juta keluarga yang dijadwalkan mulai disalurkan pada Maret 2026.
BACA JUGA: Pemerintah Tegur Distributor yang Naikkan Harga Daging Sapi
Program intervensi pangan ini merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD hingga asosiasi pelaku usaha pangan.
Kerja sama tersebut diharapkan mampu menghadirkan akses pangan murah di banyak titik di seluruh Indonesia sekaligus membantu pengendalian inflasi pangan.
“Program ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah agar kebutuhan pangan masyarakat tidak terkendala,” kata Ketut.
Sepanjang Maret 2026, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) telah dilakukan 789 kali di 24 provinsi dan 153 kabupaten/kota.
Tidak hanya menyediakan kebutuhan pokok umum, pemerintah juga menggelar GPM khusus daging ayam beku premium dengan harga sesuai Harga Acuan Penjualan (HAP).
Program ini merupakan kolaborasi Bapanas dengan beberapa perusahaan pangan besar, yakni: PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk, PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk dan PT Malindo Feedmill Tbk
Daging ayam beku tersebut tersedia di lebih dari 1.200 outlet yang tersebar di 17 provinsi dan akan berlangsung hingga sehari sebelum Idul Fitri.
Selain itu, pemerintah juga mendorong stabilisasi harga daging sapi dan kerbau melalui kerja sama dengan BUMN pangan seperti PT Perusahaan Perdagangan Indonesia dan PT Berdikari yang tergabung dalam holding pangan ID FOOD.
Di sisi lain, program SPHP beras juga terus digencarkan oleh Perum Bulog.
BACA JUGA: Harga Pangan di Pasar Tradisional Jelang Lebaran Dinilai Masih Terkendali
Hingga 13 Maret 2026, realisasi penjualan beras SPHP pada bulan ini telah mencapai 19,5 ribu ton.
Untuk tahun 2026, masyarakat dapat membeli beras SPHP dengan batas maksimal 5 kemasan ukuran 5 kilogram, serta alternatif kemasan 2 kilogram dengan pembelian maksimal 2 kemasan.
Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah optimistis stabilitas harga pangan dapat tetap terjaga sekaligus memastikan masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga terjangkau menjelang Lebaran. (KSC)
TIM REDAKSI
