KLIKSUMUT.COM | BANDA ACEH – Pemerintah Aceh secara resmi menyerahkan Nota Keuangan dan Rancangan Qanun Aceh tentang APBA 2026 kepada DPRA dalam Rapat Paripurna, Selasa (18/11/2025). Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, menyampaikan dokumen anggaran tersebut yang tersusun berdasarkan KUA-PPAS 2026 dan berpedoman pada RKPA 2026 yang ditetapkan melalui Pergub Aceh Nomor 26 Tahun 2025.
Nasir menjelaskan bahwa Pemerintah Aceh menempatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran sebagai pondasi utama kebijakan belanja 2026 agar mampu memperkuat capaian visi RPJM Aceh 2025–2029. Ia menegaskan, tema pembangunan tahun mendatang yaitu “Swasembada Pangan dan Energi serta Ekonomi Inklusif yang Berkelanjutan untuk Penurunan Kemiskinan dan Penciptaan Lapangan Kerja.”
BACA JUGA: Gubernur Aceh dan DPRA Bahas Percepatan Pengesahan APBA 2026
Penguatan Swasembada dan Ekonomi Hijau
Pemerintah Aceh memfokuskan pembangunan pada penguatan kemandirian rakyat melalui swasembada pangan dan energi, sekaligus memperluas penerapan ekonomi hijau. Pemerintah menargetkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya lokal.
Selain itu memperluas peluang usaha berbasis industri pariwisata, halal, dan kreatif sebagai upaya penciptaan lapangan kerja berkualitas.
Selain itu, Pemerintah Aceh menetapkan 10 prioritas pembangunan 2026. Baik itu penguatan syariat Islam, percepatan penurunan kemiskinan, transformasi digital, hingga peningkatan kualitas lingkungan hidup.
Rincian Anggaran: Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan
Struktur pendapatan Aceh pada 2026 menargetkan pencapaian Rp11,48 triliun, terdiri dari Pendapatan Asli Aceh sebesar Rp4,44 triliun, pendapatan transfer Rp7,03 triliun, serta lain-lain pendapatan sah sebesar Rp2,09 miliar.
BACA JUGA: Ketuk Palu: Gubernur Mualem dan DPRA Aceh Sahkan APBA Perubahan 2025
Belanja daerah menargetkan sebesar Rp10,33 triliun yang terbagi atas belanja operasi Rp7,99 triliun. Sementara belanja modal Rp575,97 miliar, belanja tidak terduga Rp25 miliar, dan belanja transfer Rp1,73 triliun.
Pada sisi pembiayaan, Pemerintah Aceh mencatat penerimaan dari SILPA sebesar Rp313,04 miliar. Sedangkan pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan dana abadi daerah mencapai Rp1,45 triliun.
Nasir berharap DPRA dapat memberikan persetujuan tepat waktu. “Kami berharap pembahasan dapat berjalan lancar sehingga APBA 2026 penetapan sesuai jadwal dan mendukung target pembangunan Aceh pada tahun mendatang,” ujarnya. (KSC)
REPORTER: Adli Safwan
