KLIKSUMUT.COM | MEDAN – Kepala Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat (BBHAR) PDI Perjuangan Cabang Kota Medan, Rion Arios, S.H., M.H., menyerukan agar Walikota Medan Bobby Nasution, S.E., M.M. mengambil langkah tegas terhadap Kepala Lingkungan (Kepling) yang terlibat praktik politik uang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Rion meminta agar Kepling yang terindikasi melakukan pelanggaran tersebut tidak lagi dipilih dalam jabatan yang sama.
“Kami berharap Walikota Medan Bobby Nasution tidak memilih kembali Kepling yang terbukti terlibat dalam praktik politik uang pada Pilkada Gubernur Sumut maupun Pilkada Medan yang baru saja berlangsung,” ujar Rion kepada wartawan, Sabtu (4/1/2025).
BACA JUGA: Protes Warga Medan Amplas Terkait Seleksi Kepling: Transparansi Dipertanyakan
Menurut Rion, pengawasan terhadap Kepling sangat penting untuk menjaga kualitas demokrasi di Kota Medan. Ia menegaskan bahwa praktik politik uang merusak tatanan demokrasi dan mencederai kepercayaan publik terhadap proses pemilihan kepala daerah.
Perwal Medan Jadi Acuan Pengawasan Kepling
Rion menekankan pentingnya Walikota Medan untuk mengikuti Peraturan Walikota (Perwal) Medan Nomor 21 Tahun 2021, yang mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian Kepling. Ia menyebutkan bahwa Kepling yang melanggar hukum, termasuk terlibat dalam politik uang, seharusnya langsung diberhentikan.
“Perwal Medan sudah jelas mengatur mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Kepling. Walikota harus memastikan bahwa setiap Kepling yang dipilih benar-benar bebas dari praktik politik uang agar Kota Medan bisa maju dan demokrasi terjaga,” tegas Rion.
Selain itu, Rion juga menyarankan agar proses pemilihan Kepling mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mengatur mekanisme pengawasan dan pengendalian mutu selama proses pemilihan perangkat kelurahan.
Bobby Nasution Diharap Beri Sanksi Tegas
PDI Perjuangan Kota Medan berharap Bobby Nasution menunjukkan komitmen kuat dalam memberantas praktik politik uang dengan memberikan sanksi tegas kepada Kepling yang terbukti melakukan pelanggaran.
“Kepling memiliki peran penting dalam pelayanan masyarakat di tingkat lingkungan. Jika mereka terlibat dalam politik uang, maka pelayanan publik akan terancam terganggu,” ujar Rion.
BACA JUGA: Ombudsman RI Minta Wali Kota Medan Perkuat Pengawasan Pemilihan Kepala Lingkungan
Langkah tegas dari Walikota Medan dianggap penting agar masyarakat memiliki kepercayaan penuh terhadap pemerintah kota dan proses demokrasi yang sehat.
Dengan adanya pengawasan yang ketat, diharapkan Kota Medan dapat menjadi contoh dalam menjaga demokrasi yang bersih dan berintegritas. (KSC)
