MK Batalkan HGU 190 Tahun di IKN, Komisi II DPR Siap Evaluasi Total Aturan: “Final and Binding, Jangan Bikin Investor Panik”

MK Batalkan HGU 190 Tahun di IKN, Komisi II DPR Siap Evaluasi Total Aturan: “Final and Binding, Jangan Bikin Investor Panik”
IKN

KLIKSUMUT.COM | JAKARTA – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menegaskan bahwa DPR bersama pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh regulasi terkait Ibu Kota Nusantara (IKN) menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan ketentuan Hak Guna Usaha (HGU) hingga 190 tahun. Keputusan MK yang bersifat final and binding itu dinilai harus segera ditindaklanjuti tanpa menimbulkan gejolak, terutama bagi para investor.

“Komisi II akan mengevaluasi kembali bersama Menteri ATR/BPN untuk melihat kembali, mengkaji seluruh peraturan… termasuk Undang-Undang IKN,” ujar Aria Bima di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, (21/11/2025).

Aria Bima menekankan bahwa pemerintah tidak bisa lagi membuat kekhususan masa sewa ataupun masa berlaku HGB dan HGU di IKN jika tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan MK. Namun ia juga menyoroti pentingnya kepastian hukum agar tidak terjadi tumpang tindih antara aturan lama dan yang akan diperbarui.

“Intinya jangan sampai terjadi konstruksi antara yang existing maupun yang ke depan… karena realitas itu akibat dari ketentuan undang-undang yang sudah ada,” jelasnya.

Politisi PDIP itu menegaskan bahwa penyesuaian aturan harus dilakukan secara hati-hati dan tidak menimbulkan kepanikan bagi investor, baik swasta maupun BUMN. Menurutnya, Indonesia harus tetap kompetitif di mata global.

BACA JUGA: Baitul Mal Aceh Selatan Tegaskan Tak Pernah Pungut Biaya Bantuan

“Kita harus think global. Kita harus mempersandingkan China, Vietnam, berbagai negara ASEAN… mulai harga gas, labor cost, juga tentang pertanahan,” ujarnya.

Salah satu opsi solusi yang bisa dikaji adalah mempertahankan masa berlaku hak tanah seperti sekarang, tetapi menggunakan pola perpanjangan berkala misalnya 30 atau 60 tahun dengan prioritas bagi pemegang hak yang sudah ada.

Bacaan Lainnya

“Udah kita gak perlu heboh, tapi sekali lagi final and binding,” tegas Aria Bima.

MK sebelumnya membatalkan ketentuan pemberian HGU hingga 190 tahun yang tercantum dalam UU IKN. Skema dua siklus yang memungkinkan HGU diberikan hingga 95 tahun per siklus dinilai tidak sesuai dengan konstitusi.

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, menegaskan bahwa putusan MK tidak menghambat investasi.

BACA JUGA: Ketua KPID Sumut Teratas Seleksi Direksi PD Pasar Medan: Langgar Etika?

“Yang dikoreksi adalah durasi hak, bukan kepastian berusaha,” katanya.

Nusron menambahkan bahwa pemberian HGU, HGB, dan Hak Pakai kini harus kembali mengikuti batasan nasional yang berlaku, dengan mekanisme evaluasi yang lebih terukur. Ia menyebut keputusan MK justru memperkuat negara dan memberi kepastian hukum yang lebih baik.

Nusron menegaskan bahwa putusan MK sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pembangunan IKN yang adil, modern, dan transparan. Ia memastikan bahwa proses pemberian hak atas tanah yang sudah berjalan akan tetap dilanjutkan, tetapi dengan penyesuaian sesuai putusan MK. (KSC)

TIM REDAKSI

Pos terkait