KLIKSUMUT.COM | SWISS – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengingatkan bahwa transformasi digital dan pesatnya perkembangan teknologi global tidak serta-merta membawa manfaat bagi semua lapisan masyarakat. Tanpa kebijakan pengembangan keterampilan yang inklusif, perubahan dunia kerja justru berisiko memperlebar ketimpangan sosial.
Pernyataan tersebut disampaikan Meutya dalam sesi “Crisis or Opportunity? Skills for a 2030 Workforce” di Indonesia Pavilion, World Economic Forum (WEF) 2026, Davos, Swiss, Selasa (20/1/2026).
Meutya menegaskan bahwa tantangan utama dunia kerja saat ini bukan semata-mata hilangnya lapangan pekerjaan, melainkan kesenjangan antara keterampilan tenaga kerja dan kebutuhan ekonomi masa depan.
“Pekerjaan tidak benar-benar hilang. Yang berubah adalah keterampilan. Jika negara gagal menyiapkan warganya secara merata, transformasi teknologi justru akan meninggalkan banyak orang di belakang,” ujar Meutya.
Ia mengutip Future of Jobs Report World Economic Forum, yang memproyeksikan terciptanya sekitar 170 juta pekerjaan baru secara global hingga 2030, meski 92 juta peran lama diperkirakan akan tergeser. Kondisi ini menuntut proses reskilling dan upskilling dalam skala besar, agar peluang kerja baru tidak hanya dinikmati kelompok tertentu.
Sebagai negara demokrasi besar dengan lebih dari 230 juta pengguna internet dan populasi muda yang dominan, Indonesia dinilai memiliki potensi besar untuk memanfaatkan transformasi digital sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi.
BACA JUGA: Kemkomdigi Panggil Meta Terkait Isu Kebocoran Data Instagram, Ini Penjelasan Resminya
Namun, Meutya menekankan bahwa potensi tersebut hanya dapat diwujudkan apabila investasi pengembangan keterampilan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
“Generasi muda, perempuan, pekerja sektor informal, dan kelompok dengan akses terbatas harus menjadi bagian dari agenda keterampilan nasional. Inklusi bukan tambahan, tetapi syarat utama agar transformasi digital menghasilkan keadilan sosial,” tegasnya.
Menkomdigi menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia memprioritaskan pengembangan keterampilan digital, pembelajaran sepanjang hayat (lifelong learning), serta kebijakan yang adaptif terhadap perubahan teknologi global.
Pendekatan ini diarahkan untuk memastikan bahwa kemajuan teknologi mampu meningkatkan mobilitas sosial dan daya saing nasional, bukan menciptakan jurang baru di tengah masyarakat.
“Keterampilan digital harus berjalan seiring dengan kemampuan manusia seperti berpikir kritis, adaptasi, dan kolaborasi. Di situlah masa depan kerja ditentukan,” kata Meutya.
Menutup pernyataannya, Meutya menegaskan bahwa dekade ini menjadi periode krusial dalam menentukan arah pembangunan sumber daya manusia Indonesia di tengah disrupsi teknologi global.
BACA JUGA: Kemkomdigi Selidiki Dugaan Penyalahgunaan Grok AI di Platform X untuk Konten Asusila
“Pilihan kebijakan hari ini akan menentukan apakah transformasi digital menjadi jalan naik kelas bersama, atau justru memperlebar ketimpangan. Indonesia memilih menyiapkan seluruh warganya agar siap menghadapi perubahan,” ujarnya.
Sesi diskusi ini juga menghadirkan Founder dan CEO AI Academy Asia Bolor Erdene Battsengel serta CEO dan Co-Founder Teach For All Wendy Kopp. Diskusi menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan sektor pendidikan untuk membangun ekosistem keterampilan yang inklusif dan relevan dengan kebutuhan masa depan. (KSC)
TIM REDAKSI
