KLIKSUMUT.COM | JAKARTA – Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf memutuskan untuk menghentikan sementara pembahasan wacana sistem “war tiket” haji. Kebijakan ini diambil guna memprioritaskan persiapan dan pelaksanaan ibadah haji 2026 yang semakin dekat.
Dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/4/2026), pria yang akrab disapa Gus Irfan tersebut mengakui dirinya merupakan pihak pertama yang menggagas istilah “war tiket” di internal kementerian.
“Kalau ditanya siapa yang bertanggung jawab, sayalah yang pertama melontarkan istilah war tiket ini,” ujarnya.
Gus Irfan menyadari bahwa wacana tersebut menimbulkan polemik di tengah masyarakat karena dinilai terlalu dini untuk dipublikasikan. Oleh karena itu, pihaknya memutuskan untuk menutup sementara pembahasan sistem tersebut.
“Kalau dianggap prematur, kita hentikan dulu sampai hari ini, sambil fokus menyelesaikan haji yang sudah di depan mata,” tegasnya.
Sebelumnya, anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDIP, Selly Andriany Gantina, mengkritik wacana “war tiket” tersebut. Ia menilai, pernyataan itu tidak tepat disampaikan saat pemerintah tengah berkonsentrasi pada penyelenggaraan haji 2026.
“Momen hari ini tidak tepat untuk mengeluarkan statement war tiket. Kami berharap Kementerian Haji bisa meredam wacana tersebut,” ujarnya.
Meski demikian, Selly tetap mengapresiasi upaya inovasi yang diusung pemerintah. Namun, ia mengingatkan bahwa isu utama yang dihadapi saat ini adalah keterbatasan kuota dan panjangnya daftar tunggu calon jemaah.
Selly menegaskan, panjangnya masa tunggu haji bukan semata persoalan baru, melainkan telah terjadi sejak era Kementerian Agama Republik Indonesia sebelum pengelolaan keuangan haji dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Menurutnya, sistem antrean serta kebijakan pembiayaan haji melalui perbankan pada masa lalu turut berkontribusi terhadap panjangnya daftar tunggu saat ini.
Lebih lanjut, DPR menegaskan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah memastikan penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026 berjalan lebih baik dari tahun sebelumnya.
“Yang harus menjadi fokus adalah bagaimana pelaksanaan haji 2026 bisa berjalan optimal,” kata Selly.
BACA JUGA: Ekspor Bumbu dan Makanan Siap Saji untuk Haji 2026 Resmi Dilepas, UMKM Indonesia Tembus Pasar Global
Dengan dihentikannya sementara wacana “war tiket”, Mochamad Irfan Yusuf menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas layanan dan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji.
Langkah ini diharapkan dapat menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan kenyamanan dan keselamatan jemaah Indonesia di Tanah Suci, di tengah berbagai tantangan yang masih dihadapi dalam pengelolaan haji nasional. (KSC)
TIM REDAKSI
