KLIKSUMUT.COM | HYDERABAD – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengusulkan agar negara-negara anggota BRICS memperkuat kerja sama dalam memetakan kebutuhan keterampilan tenaga kerja di masa depan (future skills forecasting). Langkah ini dinilai krusial untuk membantu setiap negara menyusun kebijakan ketenagakerjaan, pendidikan vokasi, dan pelatihan kerja yang lebih adaptif menghadapi transformasi global.
Usulan tersebut disampaikan Menaker saat menghadiri BRICS Labour and Employment Ministers’ Meeting (LEMM) 2026 yang berlangsung di Hyderabad, India, Rabu (15/7/2026).
Dalam forum tingkat menteri tersebut, Indonesia mengusulkan agar future skills forecasting menjadi salah satu agenda prioritas dalam kerja sama BRICS CONNECT sebagai upaya bersama menghadapi perubahan dunia kerja yang semakin dinamis.
BACA JUGA: Menaker: AI Mengubah Cara Bekerja, SDM Unggul Kunci Hadapi Perubahan Dunia Kerja
Menaker Yassierli menjelaskan, perkembangan teknologi, transformasi industri, perubahan struktur demografi, hingga transisi menuju ekonomi hijau telah mengubah kebutuhan tenaga kerja secara signifikan. Karena itu, negara-negara BRICS perlu memiliki mekanisme bersama untuk memproyeksikan keterampilan yang akan dibutuhkan di masa depan.
“Dalam BRICS CONNECT, Indonesia melihat pentingnya memperkuat pemahaman bersama mengenai kebutuhan ketenagakerjaan dan keterampilan di masa depan. Karena itu, Indonesia mengusulkan agar future skills forecasting menjadi salah satu fokus kerja sama dalam BRICS CONNECT,” ujar Yassierli.
Menurutnya, pemetaan kebutuhan keterampilan masa depan akan menjadi dasar penting dalam menyusun kebijakan ketenagakerjaan yang lebih tepat sasaran. Selain itu, langkah tersebut juga akan membantu negara anggota memahami perubahan pasar kerja, mengidentifikasi kompetensi yang dibutuhkan industri, hingga menyelaraskan sistem pelatihan dengan kebutuhan dunia usaha.
Dalam kesempatan tersebut, Menaker juga memaparkan berbagai langkah yang telah dilakukan Indonesia dalam memperkuat ketahanan pasar kerja di tengah tantangan ekonomi global.
Beberapa kebijakan strategis yang telah dijalankan pemerintah antara lain:
– Memperluas akses pelatihan kerja bagi masyarakat.
– Memperkuat perlindungan sosial bagi pekerja sektor informal.
– Membentuk Satuan Tugas PHK untuk mengantisipasi pemutusan hubungan kerja.
– Mengoptimalkan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
– Memperluas kesempatan kerja bagi perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat di wilayah terpencil.
Sebagai bentuk komitmen terhadap inklusivitas, pemerintah juga membangun pusat pelatihan vokasi dan layanan ketenagakerjaan khusus penyandang disabilitas.
Fasilitas tersebut dilengkapi teknologi asistif serta contoh penataan lingkungan kerja yang lebih ramah bagi penyandang disabilitas sehingga dapat meningkatkan kesempatan mereka memasuki dunia kerja.
Di sektor pengembangan sumber daya manusia, pemerintah terus memperkuat transisi lulusan pendidikan menuju dunia kerja melalui berbagai program vokasi nasional.
Pada tahun 2026, pemerintah menargetkan:
– 150 ribu peserta** mengikuti Program Pemagangan Nasional.
– 300 ribu peserta** mengikuti Program Pelatihan Vokasi Nasional.
Program tersebut menjadi bagian dari strategi nasional dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia agar mampu bersaing di tingkat global.
Selain itu, sejumlah program prioritas nasional seperti Program Makan Bergizi Gratis, Kampung Nelayan Modern, hingga hilirisasi komoditas strategis juga diarahkan sebagai motor penciptaan lapangan kerja baru.
Menurut Menaker, keberhasilan program-program tersebut sangat bergantung pada keterhubungan antara pelatihan vokasi dengan kebutuhan industri.
Pemerintah Indonesia juga terus mengembangkan sistem informasi pasar kerja terintegrasi yang menghubungkan pencari kerja dengan perusahaan melalui satu platform layanan ketenagakerjaan nasional.
Platform tersebut didukung analisis pasar kerja serta policy dashboard yang memungkinkan pemerintah mengambil keputusan secara lebih cepat, akurat, dan berbasis data.
BACA JUGA: Menaker dan Seskab Luncurkan MagangHub Angkatan II, Kuota Peserta Naik Jadi 150 Ribu
Yassierli menegaskan, transformasi digital menjadi salah satu instrumen penting dalam menciptakan pasar kerja yang lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan dunia usaha.
Menutup pernyataannya, Menaker menegaskan Indonesia memandang BRICS sebagai wadah strategis untuk memperkuat South-South Cooperation, memperluas pertukaran pengetahuan, serta menghadirkan solusi nyata bagi pembangunan ketenagakerjaan global.
“Indonesia memandang BRICS sebagai platform strategis untuk memperkuat south-south cooperation, saling belajar, dan menghadirkan solusi nyata yang memberikan manfaat bagi pekerja, dunia usaha, dan masyarakat. Karena itu, Indonesia hadir di BRICS untuk berbagi pengalaman sekaligus belajar dari negara-negara anggota lainnya,” ujar Yassierli.
Ia pun menutup dengan menegaskan komitmen Indonesia untuk terus berkolaborasi bersama seluruh negara anggota BRICS.
“Indonesia siap bekerja sama dengan seluruh negara anggota BRICS untuk membangun dunia kerja yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. Kami siap berbagi dan siap belajar,” tutup Menaker. (KSC)
