“Kami bisa memahami adanya sedikit kesulitan bagi ibu-ibu yang baru melahirkan dan harus segera memiliki akte anak dan perubahan KK sebagai syarat BPJS. Mereka harus datang ke Kantor Dinas Capil, sementara si ibu sedang proses persalinan di Rumah Sakit. Sebab itu, kita lakukan MoU dengan Rumah Sakit agar layanan Kependudukan bisa diterima dengan mudah oleh masyarakat,” ungkap Safrizal.
Prosesi pelaksanaan MoU atau perjanjian kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara dengan manajemen RSIA Abby Lhokseumawe dilakukan di ruang kerja Wakil Bupati Aceh Utara pada Senin, 31 Mei 2021. Pihak RSIA Abby dihadiri langsung oleh Direktur dr Fatahillah.
Baca juga: Pencuri Kambing Pakai Motor Honda Genio Diboyong ke Polres Aceh Utara
Selain dengan manajemen RSIA Abby, kata Safrizal, pada kesempatan tersebut pihaknya juga melakukan kerjasama dengan Baitul Mal dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Aceh (Dinsos P3A) Kabupaten Aceh Utara. Dalam hal ini pihak Baitul Mal dan Dinas Sosial dapat mengakses Nomor Induk Kependudukan (NIK) para calon penerima manfaat, apakah sesuai atau tidak dengan database pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
“Dari situ dapat diketahui apakah data pemegang NIK tersebut aktif atau tidak, jika tidak aktif berarti ada trouble. Hal itu harus diperbaiki dulu dalam database pada Dinas Capil, dan penduduk tersebut harus datang langsung ke Kantor Dinas Capil,” kata Safrizal.
Dengan adanya kerjasama dengan Baitul Mal dan Dinas Sosial P3A diharapkan pemberian bantuan pemerintah kepada masyarakat penerima manfaat tidak lagi terjadi tumpang tindih atau salah sasaran. Penduduk penerima manfaat dilakukan verifikasi melalui database kependudukan, sehingga menjadi lebih transparan, akuntabel dan bertanggungjawab. (Syahrul)
