KLIKSUMUT.COM | BANDARLAMPUNG – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung resmi memeriksa mantan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan dana Participating Interest (PI) 10 persen pada wilayah kerja Offshore South East Sumatera (WK OSES) yang mencapai angka fantastis: USD 17.286.000 atau sekitar Rp 271,5 miliar.
Pemeriksaan terhadap Arinal dilakukan pada Kamis, 4 September 2025, sejak pukul 11.00 WIB hingga 01.00 dini hari. Tak hanya itu, tim penyidik juga turut menggeledah rumah pribadinya dan menyita sejumlah aset berharga, termasuk uang tunai dan emas.
Kepada wartawan usai pemeriksaan, Gubernur Lampung periode 2019–2024 ini mengungkapkan bahwa dirinya diminta memberikan penjelasan soal dana senilai Rp 190 miliar yang ditempatkan di Bank Lampung menjelang akhir masa jabatannya.
“Saya diminta untuk memberikan penjelasan tentang PI yang Rp 190 miliar, kebetulan sebelum saya berakhir itu dananya keluar dan saya tempatkan di Bank Lampung,” ujar Arinal.
Ia menyebut dana tersebut sejatinya dialokasikan untuk BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) agar tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Dana ini untuk kepentingan BUMD ketika dia mendapatkan satu kegiatan. Jadi tidak memerlukan APBD, kalau APBD kan dia tahun depan atau kalau kredit bunganya besar,” tambahnya.
Tak berhenti pada pemeriksaan, Kejati Lampung juga menggeledah rumah pribadi Arinal pada Rabu, 3 September 2025. Dalam penggeledahan tersebut, tim penyidik menyita sejumlah barang berharga.
Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Lampung, Armen Wijaya, menjelaskan penyitaan dilakukan sebagai bagian dari upaya mengamankan barang bukti dalam penyidikan dugaan korupsi dana PI tersebut.
“Penyitaan aset milik saudara ARD ini berkaitan dengan perkembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terhadap pengelolaan dana Participating Interest 10% pada wilayah kerja WK OSES senilai USD 17.286.000,” ujar Armen dalam keterangannya.
Kasus ini menjadi sorotan tajam masyarakat Lampung dan nasional, mengingat besarnya nilai kerugian negara yang diduga ditimbulkan. Publik pun menanti langkah Kejati selanjutnya, termasuk kemungkinan penetapan tersangka dalam waktu dekat.
Kejati Lampung menyatakan akan terus mendalami keterlibatan pihak-pihak lain dalam kasus ini, termasuk peran BUMD serta aliran dana tersebut. (KSC)
