KLIKSUMUT.COM | JAKARTA – Fenomena kriminalisasi terhadap kredit macet kini menjadi ancaman serius bagi stabilitas perbankan nasional. Ketakutan para bankir dan analis kredit terhadap jeratan pidana berdampak langsung pada tersendatnya penyaluran dana ke sektor riil. Tercatat, kredit yang belum tersalurkan (undisbursed loan) mencapai angka fantastis, yakni Rp2.500 triliun.
Secara fundamental, kondisi perbankan Indonesia sejatinya masih dalam kategori aman. Data per Desember 2025 menunjukkan rasio kredit macet (Non-Performing Loan/NPL) berada di level 2,21 persen atau setara Rp183,73 triliun jauh di bawah ambang batas sehat 5 persen.
BACA JUGA: OJK dan Bareskrim Amankan Tersangka Dugaan Pidana Perbankan
Namun, ancaman justru muncul dari persepsi hukum terhadap risiko bisnis. Para bankir kini dihantui potensi kriminalisasi oleh Aparat Penegak Hukum (APH), meskipun keputusan kredit telah melalui prosedur dan prinsip kehati-hatian.
Seorang direktur bank nasional mengungkapkan bahwa fenomena ini telah memicu brain drain di sektor perbankan.
“Banyak analis kredit yang minta pindah dan ada beberapa yang resign. Mereka takut 10 tahun kemudian ketika sudah pensiun, kreditnya macet lalu dikriminalisasi,” ujarnya, Senin (6/4/2026) dalam bincang-bincangnya kepada awak media.
Risiko Bisnis Berubah Jadi Perkara Pidana
Kasus gagal bayar yang melibatkan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) menjadi contoh nyata. Sejumlah direksi Bank Pembangunan Daerah (BPD) seperti Bank DKI, Bank Jateng, dan Bank BJB terseret ke ranah pidana menggunakan Pasal 2 dan 3 UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Padahal, saat kredit diberikan, dasar pengambilan keputusan mengacu pada laporan keuangan positif dari Kantor Akuntan Publik (KAP). Dalam praktik perbankan, kredit macet merupakan risiko inheren yang lazim terjadi dan seharusnya diselesaikan melalui jalur perdata atau administratif.
Penggunaan hukum pidana idealnya menjadi ultimum remedium langkah terakhir jika terdapat unsur kesengajaan atau niat jahat (mens rea), seperti manipulasi data atau kolusi.
Dana Rp200 Triliun Mengendap, Target Ekonomi Terancam
Ironisnya, kondisi ini bertolak belakang dengan upaya pemerintah yang telah menggelontorkan dana **Rp200 triliun** ke bank Himbara pada September 2025 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Alih-alih tersalurkan, dana tersebut justru mengendap karena bankir enggan mengambil risiko di tengah ketidakpastian hukum. Pasal dalam UU Tipikor yang dinilai multitafsir, khususnya terkait frasa “menguntungkan pihak lain”, menjadi momok tersendiri.
Jika situasi ini terus berlanjut, target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto berpotensi sulit tercapai. Dampak paling nyata akan dirasakan sektor **UMKM** yang semakin kesulitan memperoleh akses pembiayaan.
BACA JUGA: Bank Indonesia Tegaskan Rupiah Tetap Sah Sebagai Alat Transaksi, Tanggapi Viral Penolakan Uang Tunai di Toko Roti
Solusi Mendesak: Kepastian Hukum untuk Bankir
Untuk memulihkan kepercayaan dan mendorong kembali penyaluran kredit, sejumlah langkah strategis dinilai mendesak untuk segera dilakukan:
– Instruksi Presiden: Diperlukan arahan tegas kepada Kejaksaan Agung dan Polri untuk membedakan kegagalan bisnis dengan tindak pidana.
– Peran OJK: Otoritas Jasa Keuangan perlu memperkuat perlindungan terhadap bankir sesuai mandat UU P2SK.
– Pengawasan DPR: Komisi III DPR RI didorong mengawal revisi penerapan Pasal 2 dan 3 UU Tipikor agar tidak disalahgunakan.
Kepastian Hukum Jadi Kunci
Tanpa adanya jaminan kepastian hukum bagi para bankir yang bekerja secara profesional dan beritikad baik, sektor perbankan berisiko mengalami stagnasi. Dampaknya tidak hanya dirasakan industri keuangan, tetapi juga akan merembet ke seluruh sendi perekonomian nasional.
Ketakutan yang berlarut-larut berpotensi menjadi penghambat utama pertumbuhan, menjadikan dana besar yang tersedia justru tak mampu menggerakkan roda ekonomi. (KSC)
