KLIKSUMUT.COM | MEDAN – Di tengah melonjaknya angka kemiskinan di Sumatera Utara (Sumut) yang kini menyentuh 7,36 persen atau 1,14 juta jiwa, pernyataan mengejutkan datang dari Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Sumut, Asren Nasution. Ia menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan bukan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Dinas Sosial.
Pernyataan tersebut disampaikannya dalam konferensi pers di Kantor Gubernur Sumut, Senin (13/10/2025).
“Persoalan kemiskinan bukan domain Dinas Sosial sendiri,” ujar Asren tegas di hadapan awak media.
Menurutnya, penanganan kemiskinan adalah tanggung jawab bersama lintas organisasi perangkat daerah (OPD), bukan hanya Dinsos.
“Di semua OPD ada dititipkan program pengentasan kemiskinan. Hanya Dinas Sosial sebagai OPD teknis,” tambahnya.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara terus meningkat, menembus angka 1,14 juta jiwa per 2025. Meski begitu, hingga kini belum ada penjelasan konkret dari Pemprov Sumut terkait langkah strategis yang efektif untuk menekan angka tersebut.
Asren menjelaskan bahwa Pemprov telah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) melalui surat keputusan pada 8 Maret 2024. Tim ini dipimpin langsung oleh Gubernur sebagai penanggung jawab, dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Sumut sebagai ketua.
“Inilah yang duduk semeja membahas fenomena-fenomena kemiskinan yang ada di Sumut. Kami adalah Pokja—Dinsos, Dinkes, Dinas Pendidikan semua OPD punya andil,” katanya.
Namun, pernyataan tersebut meninggalkan sejumlah tanda tanya besar. Asren tidak menjelaskan secara rinci: berapa angka kemiskinan ekstrem di Sumut saat ini? Apa target penurunan angka kemiskinan pada 2025?dan Sejauh mana efektivitas program-program Dinsos dan OPD lainnya dalam menekan kemiskinan?
BACA JUGA: Ribuan Masyarakat Pakpak Makan Pelleng Bersama di Perayaan Hari Pelleng Nasional 2025 di Medan
Situasi ini memunculkan kekhawatiran di masyarakat bahwa program-program penanggulangan kemiskinan hanya berjalan di atas kertas, tanpa dampak nyata di lapangan.
Di tengah meningkatnya angka kemiskinan, pernyataan Dinsos yang terkesan melempar tanggung jawab justru memperkeruh kepercayaan publik. Saat 1,14 juta warga hidup di bawah garis kemiskinan, masyarakat tentu menuntut kejelasan: siapa yang benar-benar peduli dan bertanggung jawab? (KSC)
