KLIKSUMUT.COM | PAKPAK BHARAT – Proyek Revitalisasi SMA Negeri (SMAN) 1 Salak, Kabupaten Pakpak Bharat, Sumatera Utara, dengan nilai anggaran mencapai Rp5 miliar, menjadi sorotan setelah ditemukan sejumlah dugaan persoalan di lapangan.
Proyek yang dikerjakan PT Toba Sejahtera Karunia tersebut disorot terkait tidak terlihatnya papan informasi proyek, dugaan lemahnya penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), hingga keberadaan konsultan pengawas dan pengawas dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara yang tidak terlihat saat dilakukan pemantauan.
Pantauan media di lokasi proyek pada Sabtu (31/10/2026), menunjukkan tidak ditemukan papan informasi proyek yang seharusnya menjadi sarana keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai sumber anggaran, nilai kontrak, pelaksana, serta waktu pengerjaan.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi pelaksanaan proyek yang menggunakan uang negara tersebut.
Seorang warga sekitar yang juga merupakan wali murid SMAN 1 Salak, namun meminta identitasnya tidak dipublikasikan, mengaku heran dengan tidak adanya papan informasi proyek.
“Kami heran, ini proyek besar kok tidak ada papan proyeknya. Kami sebagai orang tua murid jadi tidak tahu ini proyek apa, anggarannya berapa, kapan selesainya. Seharusnya pihak sekolah dan pelaksana transparan,” ungkapnya.
Ia juga mengaku khawatir terhadap kualitas pekerjaan, terutama pembangunan tembok penahan tanah (TPT) yang berada tidak jauh dari ruang belajar siswa.
“Kalau seperti ini kami curiga mutunya tidak bagus, apalagi itu tembok penahan tanahnya tinggi sekali, dekat dengan ruang belajar,” tambahnya.
Selain persoalan transparansi, penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lokasi proyek juga menjadi perhatian.
Berdasarkan pantauan media, sejumlah pekerja terlihat melakukan aktivitas konstruksi tanpa menggunakan perlengkapan keselamatan yang memadai, seperti helm pelindung, rompi keselamatan, dan sepatu safety.
Ketika dikonfirmasi di lokasi, salah seorang pekerja mengaku tidak mendapatkan perlengkapan keselamatan kerja secara lengkap.
“Helmnya tidak ada Pak, rompi juga tidak dikasih. Kami disuruh kerja saja. Kalau soal papan proyek, kami tidak tahu, kami hanya pekerja,” ujarnya.
Temuan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai tanggung jawab kontraktor pelaksana dan pihak yang bertugas mengawasi penerapan standar keselamatan kerja di proyek tersebut.
Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) sepanjang kurang lebih 35 meter dengan ketinggian sekitar 5 meter, termasuk pekerjaan timbunan.
Struktur tersebut menjadi bagian pekerjaan yang perlu mendapatkan perhatian serius, mengingat posisinya berada di lingkungan sekolah dan berdekatan dengan aktivitas belajar mengajar.
TPT yang dibangun tanpa pengawasan teknis dan pengendalian mutu yang memadai berpotensi menimbulkan persoalan keselamatan, terutama apabila terjadi kegagalan struktur maupun pergerakan tanah.
Karena itu, kualitas material, metode konstruksi, sistem drainase, pemadatan timbunan, serta perhitungan teknis kestabilan struktur perlu dipastikan sesuai spesifikasi dan standar konstruksi yang berlaku.
Masyarakat berharap pekerjaan tersebut benar-benar dilaksanakan dengan mengutamakan keselamatan siswa, guru, pekerja, dan seluruh warga sekolah.
BACA JUGA: Kantor Desa Tanjung Mulia Kosong Saat Jam Kerja, Warga Minta Kadis PMD Pakpak Bharat Evaluasi
Biro media Swara Hati Rakyat Pakpak Bharat, M. Berutu, turut menyampaikan kritik terhadap kondisi pelaksanaan proyek tersebut.
Ia menyayangkan dugaan lemahnya pengawasan, terutama karena proyek revitalisasi sekolah dengan anggaran miliaran rupiah seharusnya mendapatkan pengawasan ketat.
“Ini sudah jelas harus menjadi perhatian. Proyek tanpa papan informasi membuat masyarakat tidak bisa mengetahui secara terbuka penggunaan anggarannya. K3 juga tidak boleh diabaikan karena menyangkut keselamatan pekerja,” tegas M. Berutu.
Ia mempertanyakan keberadaan konsultan pengawas dan pengawas dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara yang memiliki tanggung jawab dalam memastikan pekerjaan berjalan sesuai ketentuan.
“Kemana konsultan pengawas dan pengawas dari Dinas Pendidikan Provsu? Mereka harus memastikan kontraktor bekerja sesuai spesifikasi dan aturan. Kami meminta Kadis Pendidikan Provsu mengevaluasi kinerja pengawasan proyek revitalisasi SMAN 1 Salak,” ujarnya. (KSC)
Reporter: Juniker Berutu
