KLIKSUMUT.COM | PAKPAK BHARAT – Kantor Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe (STTU Jehe), Kabupaten Pakpak Bharat, menjadi sorotan setelah dilaporkan dalam kondisi kosong saat jam kerja pada Jumat (18/9/2026) sekitar pukul 13.30 WIB.
Berdasarkan pantauan di lokasi, pintu kantor desa dalam kondisi terbuka. Namun, tidak terlihat aktivitas Kepala Desa maupun perangkat desa di dalam kantor. Menurut hasil pantauan tersebut, ruangan pelayanan juga dalam keadaan kosong.
Yang berada di dalam kantor saat itu disebut hanya dua orang anak-anak. Tidak terlihat Kepala Desa, Sekretaris Desa, kepala urusan (Kaur), maupun kepala seksi (Kasi) menjalankan aktivitas pelayanan pemerintahan desa.
Kondisi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai kedisiplinan dan pelayanan pemerintahan di Desa Tanjung Mulia.
Sejumlah warga meminta pemerintah daerah melakukan pengecekan dan klarifikasi terhadap kondisi tersebut. Salah seorang warga bahkan mempertanyakan keberadaan perangkat desa pada saat kantor seharusnya memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Pantas disebut makan gaji buta. Digaji pakai uang rakyat tapi tidak ngantor. Ini penghianatan terhadap sumpah jabatan,” ujar seorang warga yang meminta identitasnya tidak disebutkan.
Pernyataan tersebut merupakan pandangan warga dan masih memerlukan klarifikasi dari pihak Pemerintah Desa Tanjung Mulia maupun pemerintah daerah terkait.
Secara aturan, pemerintah daerah kabupaten/kota memang memiliki kewenangan dalam pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 antara lain mengatur pembinaan dan pengawasan desa, termasuk administrasi pemerintahan desa, perangkat desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, serta evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa.
Atas temuan tersebut, warga meminta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Pakpak Bharat melakukan pengecekan langsung ke Desa Tanjung Mulia.
Warga berharap pemerintah daerah tidak hanya menerima laporan secara administratif, tetapi juga memastikan kondisi sebenarnya di lapangan.
“Kalau memang benar tidak ada perangkat desa saat jam pelayanan, harus ada evaluasi. Pemerintah desa harus memberikan pelayanan kepada masyarakat,” kata warga tersebut.
Selain Kadis PMD, warga juga meminta Camat STTU Jehe melakukan pembinaan dan klarifikasi terhadap Kepala Desa serta perangkat Desa Tanjung Mulia.
Persoalan kehadiran aparatur desa dinilai penting karena pemerintah desa merupakan unsur penyelenggara pemerintahan di tingkat desa.
Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 menjelaskan bahwa pemerintah desa terdiri atas kepala desa yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
Karena itu, apabila terdapat dugaan ketidakhadiran aparatur desa pada saat jam kerja, diperlukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah terdapat alasan atau tugas kedinasan tertentu yang menyebabkan mereka tidak berada di kantor.
Warga juga meminta Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat melalui Inspektorat melakukan pemeriksaan apabila nantinya ditemukan persoalan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan desa maupun pengelolaan anggaran desa.
Namun, kondisi kantor yang kosong pada satu waktu tertentu belum dengan sendirinya membuktikan adanya penyimpangan pengelolaan Dana Desa. Diperlukan pemeriksaan dan data pendukung untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran administratif maupun keuangan.
Karena itu, warga mendorong agar persoalan tersebut menjadi bahan evaluasi bersama, terutama menyangkut kedisiplinan aparatur, pelayanan publik, serta pengelolaan pemerintahan Desa Tanjung Mulia.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa Tanjung Mulia, Camat STTU Jehe, dan Kepala Dinas PMD Kabupaten Pakpak Bharat belum berhasil dikonfirmasi terkait kondisi kantor desa yang dilaporkan kosong tersebut. (KSC)
Reporter: Juniker Berutu
