KLIKSUMUT.COM | JAKARTA – Kementerian Agama (Kemenag) terus mempercepat integrasi data internal guna meningkatkan kualitas layanan keagamaan kepada masyarakat. Integrasi ini mencakup berbagai layanan strategis, mulai dari urusan pernikahan dan Kantor Urusan Agama (KUA), bantuan pendidikan, hingga pengelolaan zakat dan wakaf.
Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Syafi’i bersama jajaran Staf Khusus, Staf Ahli, serta perwakilan unit Eselon I di Jakarta.
Wamenag menegaskan bahwa integrasi data bukan semata persoalan teknis, melainkan menyangkut kualitas layanan publik dan ketahanan institusi di era digital.
“Data di era digital jadi kata kunci keberhasilan, tetapi juga bisa menjadi kunci kita dihancurkan jika tidak dikelola dengan baik,” ujar Romo Syafi’i, Selasa (3/2/2026).
Selama ini, layanan Kemenag kerap terhambat karena data tersebar di berbagai aplikasi yang berdiri sendiri. Kondisi tersebut membuat masyarakat harus berulang kali mengisi data yang sama untuk layanan berbeda, seperti pencatatan nikah, bantuan pendidikan, hingga layanan sosial-keagamaan.
BACA JUGA: MA Tolak Kasasi Bupati Langkat, Sengketa PPPK Guru 2023 Resmi Inkrah
Menurut Wamenag, integrasi data akan menghapus praktik tidak efisien tersebut.
“Kalau data terintegrasi, pelayanan bisa lebih cepat, tepat, dan akurat. Masyarakat tidak lagi dibebani prosedur berulang hanya karena sistem kita tidak saling terhubung,” tegasnya.
Romo Syafi’i juga menekankan bahwa satu basis data terpadu akan memperkuat peran KUA sebagai garda terdepan layanan keagamaan. Dengan sistem yang terintegrasi, KUA diharapkan mampu melayani pernikahan, bimbingan keluarga, zakat, wakaf, hingga layanan sosial-keagamaan secara lebih efektif dan menyeluruh.
Senada dengan Wamenag, Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemenag Abdul Rouf mengungkapkan bahwa salah satu sumber ketidakefisienan layanan adalah banyaknya aplikasi yang dikembangkan tanpa koordinasi terpadu.
“Ke depan, maksimal 20 aplikasi di setiap direktorat yang akan kita tautkan dengan satu data Kemenag,” jelas Abdul Rouf.
BACA JUGA: Kementerian Haji dan Umrah Prioritaskan Mediasi, 5 Aduan Jemaah Ditangani Secara Profesional
Pembatasan ini, kata dia, bukan untuk menghambat inovasi, melainkan memastikan seluruh sistem berjalan dalam satu arsitektur data yang terintegrasi, aman, dan mudah dimanfaatkan lintas layanan.
Dalam skema ini, Pusdatin akan berperan sebagai wali data, sementara unit Eselon I tetap menjalankan fungsi dan layanan sesuai tugas masing-masing. Model tersebut diyakini mampu mencegah tumpang tindih aplikasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Melalui kebijakan Satu Data Kementerian Agama, Kemenag menargetkan layanan keagamaan yang lebih sederhana, cepat, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Integrasi data ini juga menjadi fondasi penting dalam pengambilan kebijakan yang tepat sasaran di masa depan. (KSC)
TIM REDAKSI
