KLIKSUMUT.COM | JAKARTA – Penanganan kasus dugaan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo terus bergulir. Polda Metro Jaya mengungkap telah memeriksa ratusan saksi dan puluhan ahli dalam tahap penyidikan.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Iman Imanuddin, menyebutkan hingga saat ini penyidik telah memeriksa 130 orang saksi serta 25 orang ahli dari berbagai bidang keilmuan.
“Dalam proses penyidikan, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 130 orang saksi, penyitaan 17 jenis barang bukti, serta pengumpulan 709 dokumen,” ujarnya, Sabtu (18/4/2026).
Tak hanya itu, penyidik juga telah melakukan uji laboratorium forensik terhadap dokumen ijazah di Puslabfor Polri. Pengujian dilakukan secara menyeluruh, mulai dari bahan kertas, tinta, embos, hingga tanda tangan.
BACA JUGA: Kasus Ijazah Jokowi Berlanjut, Polda Metro Jaya Tetapkan 5 Tersangka dan Kirim Berkas ke Kejati DKI
“Laboratorium tersebut telah terakreditasi dan memiliki legitimasi hukum dalam pembuktian,” jelas Iman.
Terkait wacana uji laboratorium independen, sejumlah lembaga disebut tidak memiliki kapasitas untuk melakukan pengujian forensik dokumen. Di antaranya BRIN, Puspomat, serta laboratorium Universitas Indonesia.
Dalam perkembangan kasus ini, Polda Metro Jaya telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka yang terbagi dalam dua klaster.
Klaster pertama terdiri dari lima nama, yakni Eggi Sudjana, Kurnia Tri Royani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadillah. Sementara klaster kedua berisi tiga tersangka, yakni Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Tifauziah Tyassuma alias dr Tifa.
BACA JUGA: Polri Luncurkan Layanan Laporan Polisi Online di Super App, Akses Mudah Tanpa Datang ke Kantor
Namun, perkembangan terbaru menunjukkan adanya penyelesaian melalui mekanisme restorative justice (RJ). Status tersangka Eggi Sudjana, Damai Hari Lubis, dan Rismon Hasiholan Sianipar telah dicabut setelah mereka mengajukan RJ usai bertemu langsung dengan Jokowi.
Polda Metro Jaya menegaskan proses penyidikan masih terus berjalan untuk mengungkap fakta hukum secara objektif dan transparan, sekaligus memberikan kepastian hukum dalam kasus yang menyita perhatian publik ini. (KSC)
TIM REDAKSI
